bataspinggir

Agama dalam Negara Hukum Demokratis; Dari Agama Mitis ke Agama Rasional

2011-10-11T00:52:00.000+07:00

Pendahuluan

Meskipun mengakui dirinya sebagai orang yang tidak musikal (religiös unmusikalisch)[1] atau tidak berbakat dalam hal agama, bukan berarti Jürgen Habermas tidak berpikir tentang agama. Sebaliknya, ia secara serius memikirkan peran agama dalam negara hukum demokratis. Keseriusannya itu bukan tanpa alasan. Setelah sekian lama agama didomestifikasi menjadi urusan privat dan dilenyapkan dari ruang publik oleh Pencerahan (Aufklärung) yang mengusung rasio sekular, ternyata agama tidak hilang. Alih-alih mematikan agama dengan mendomestifikasikannya, yang terjadi malah sebaliknya: agama seolah-olah mendapat energi baru selama didomestifikasi dan sekarang merangsek ke ruang publik.

Bagaimana sesungguhnya Habermas berpikir tentang agama, terutama posisi agama di dalam negara hukum demokratis? Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan itu. Dalam pemikirannya tentang posisi agama dalam negara hukum demokratis, Habermas secara menempatkannya dalam bingkai teorinya tentang tindakan komunikatif (communicative action), etika diskursus (discourse ethics), dan demokrasi deliberatif. Oleh karena itu, dalam tulisan tentang pemikiran Habermas mengenai agama ini saya tempatkan dalam bingkai teori Habermas tentang tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif. Ada dua alasan perihal penempatan itu: pertama, supaya kita dapat memahami pemikiran Habermas tentang agama secara tepat, utuh, dan tidak keluar dari arena pemikirannya. Kedua, supaya kita bisa menimba inspirasi dari Habermas mengenai demokrasi dan menempatkannya dalam konteks proses demokratisasi Indonesia.

Tulisan ini saya bagi dalam beberapa bagian. Pertama akan diuraikan upaya Habermas melampaui positifikasi rasio sekular oleh Pencerahan (Aufklärung ) sehingga rasio menjadi sangat instrumental seperti yang dicemaskan oleh para eksponen Mazhab Frankfürt generasi pertama. Upaya Habermas ini juga merupakan optimismenya bahwa rasio sekular merupakan proyek modernitas yang belum tuntas. Kedua, akan diuraikan teori Habermas tentang tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif. Ketiga, akan disajikan pemikiran Habermas tentang agama di dalam negara hukum demokratis.

1. Rasio Komunikatif: Upaya Habermas melampaui rasio intrumenal

Sebelum memaparkan pemikiran Habermas tentang rasio komunikatif, terlebih dahulu digambarkan secara singkat kemunculan ilmu pengetahuan modern yang menekankan kesanggupan rasio manusia untuk memperoleh pengetahuan,[2] dan berlanjut ke positifikasi rasio sehingga menjadi rasio intrumental oleh positivisme logis.

Pencerahan (Aufklärung) menjadi titik awal bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam ilmu pengetahuan modern rasio manusia menjadi acuan utama untuk perolehan pengetahuan. Dalam filsafat modern itu sendiri terdapat dua blok besar yakni rasionalisme dan empirisisme. Rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan murni dapat diperoleh melalui kemampuan rasio manusia itu sendiri. Oleh karenanya pengetahuan bersifat apriori. Sedangkan empirisisme menekankan bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui pengalaman empiris. Oleh karenanya pengetahuan bersifat aposteriori.

Dalam perkembangan selanjutnya pengetahuan empiris-analitis menjadi ilmu alam yang direfleksikan secara filosfis sebagai pengetahuan yang benar mengenai realitas. Pada titik ini ilmu alam dikembangkan sebagai teori murni dengan bantuan rasionalisme dan empirisisme. Mengikuti para filsuf yang menganut ontologi (hakikat) kosmos, para ilmuwan alam pun memahami alam sebagai sebuah kosmos dengan seluruh hukumnya yang teratur, tertib, dan tetap.

Dari rahim filsafat, kemudian lahir positivisme logis yang dirintis oleh Auguste Comté. Bagi positivisme logis, fakta objektif merupakan pengetahuan yang benar. Positivisme logis tidak percaya pada ontologi atau pengetahuan yang melampaui fakta.[3] Dari positivisme logis inilah lahir sosiologi sebagai ilmu pengetahuan sosial. Positivisme dalam ilmu sosial mengandung tiga pengandaian yang saling bertautan. Pertama, prosedur metodologis ilmu alam dapat diterapkan secara langsung pada ilmu sosial. Artinya, subjektivitas seperti kepentingan dan kehendak manusia sama sekali tidak berpengaruh terhadap perilaku manusia yang menjadi objek yang diamati. Dengan demikian perilaku manusia sebagai objek ilmu pengetahuan setara dengan dunia alamiah. Kedua, hasil penelitian dirumuskan ke dalam ‘hukum’ sama layaknya dalam ilmu alam. Ketiga, ilmu sosial tidak bisa tidak bersifat teknis yang murni istrumental.

Positivisme logis mendapat perlawanan dari Mazhab Frankfürt yang dikenal dengan sebutan Teori Kritis. Para eksponen Teori Kritis generasi pertama antara lain T.W. Adorno dan Horkheimer. Mereka berpendapat bahwa positivisme logis merupakan saintisme.[4] Bagi Mazhab Frankfürt Pencerahan telah membuat manusia menghadapi alam dengan kalkulasi. Pencerahan melahirkan konsep rasionalitas yang positivistik. Rasionalitas pencerahan adalah rasionalitas tujuan (rasio intrumental). Pencerahan membuat rasio kehilangan tujuan pada dirinya sendiri. Di tangan positivisme logis, rasio menjadi intrumental, tukang atau alat untuk kalkulasi, verifikasi, dan pelayan klasifikasi.[5]

Bagi Mazhab Frankfürt Rasionalitas sebagaimana diperjuangkan pencerahan itu tidak memperoleh kemajuan apapun dan menampakkan kembali mitos yang sebelumnya disingkirkan. Rasio pencerahan justru menciptakan kembali mitos dengan berorientasi pada hal di luar dirinya yakni ekonomi dan politik. Rasio lalu tunduk terhadap ekonomi dan politik. Pola kerja rasio pencerahan itu sama dengan/atau merupakan peniruan (mimesis) pola masyarakat tradisional yang tunduk terhadap sesuatu yang metafisik di luar dirinya. Alih-alih netral dan tak memikirkan tujuan pada dirinya sendiri, rasio pencerahan justru merupakan pengulangan atas mitos lama.[6]

2. Tindakan Komunikatif

Habermas optimis bahwa rasionalitas merupakan proyek modernitas yang belum tuntas. Sebagai generasi baru Teori Kritis, ia bermaksud mengatasi positifikasi rasio oleh positivisme logis dengan teorinya tentang rasio komunikatif.[7] Dalam teori tindakan komunikatif, Habermas membedakan tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Secara fundamental, teori tindakan komunikatif terletak dalam pembedaan dua konsep rasionalitas yang menuntun pengetahuan kepada tindakan, yakni rasionalitas instrumental dan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas instrumental adalah rasionalitas yang mengarahkan tindakan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan secara pribadi. Rasionalitas ini akan bersifat instrumental bila diarahkan kepada alam, misalnya dalam bentuk kerja, dan bersifat strategis apabila diarahkan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pihak lain, seperti dalam bentuk hubungan dominasi. Sedangkan rasionalitas komunikatif adalah rasionalitas yang mendasari tindakan untuk saling pengertian antara dua orang subjek atau lebih yang sedang bertukar pikiran untuk mencapai tafsir yang harmonis perihal dunia. Jika tindakan strategis adalah pemanfaatan orang lain demi kepentingan subjek tertentu, sebaliknya tindakan komunikatif didasarkan atas perbincangan argumentatif yang bebas, tanpa dominasi, yang bermuara pada kesepakatan bersama. Perbedaan mendasar keduanya adalah tindakan strategis bersifat monologis, sedangkan tindakan komunikatif bersifat dialogis.[8]

Konstruksi konseptualnya mengenai tindakan komunikatif tersebut tidak terlepas dari konseptualnya tentang rasionalisasi dalam bidang komunikasi (interaksi). Baginya, suatu tindakan komunikatif bersifat rasional apabila dalam dan melalui tindakan itu mampu mengurangi berbagai penindasan dan mengurangi kekerasan pada tingkat pribadi-pribadi yang menjadi partisipan dalam komunikasi, sehingga pribadi-pribadi bisa mengembangkan diri. Dengan kata lain, melalui tindakan komunikatif rasional, setiap pribadi terbebaskan dari berbagai penindasan dan kekerasan. Rasionalisasi yang sesungguhnya bagi Habermas adalah rasionalisasi humanis dan itu ditempuh melalui rasio komunikatif.[9] Humanisasi dicapai bukan melalui positifikasi rasio manusia seperti yang dilakukan positivisme logis melainkan melalui tindakan komunikatif.[10]

Bagi Habermas rasio modern tetap mempunyai dimensi emansipatif dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu ia mengedepankan konsep mengenai rasio prosedural yang tidak terpisah dari rasio komunikatif. Melalui rasio prosedural, berbagai keputusan atau kesepakatan yang merupakan buah dari proses-proses rasional mendapat kesahihannya. Dalam rasio prosedural, prosedur diakui secara bersama-sama oleh semua orang yang terlibat aktif dalam proses-proses rasional (intersubjektif).[11] Rasio prosedural inilah yang kelak menjadi “jiwa” dari demokrasi deliberatif.

Relasi antarmanusia menurut Habermas bersifat rasional karena semua orang yang terlibat dalam relasi itu bermaksud agar terjadi kesalingpahaman dan bermuara pada kesepakatan bersama. Itu artinya setiap tindakan yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama merupakan tindakan komunikatif. Dengan demikian tindakan komunikatif mengandung rasio komunikatif. Kesalingpahaman dan kesepakatan sebagai tujuan dari tindakan komunikatif merupakan daya kerja dari rasio komunikatif. Tujuan tindakan komunikatif bisa tercapai jika rasio komunikatif bekerja dalam tindakan komunikatif.

Habermas menekankan bahwa tindakan komunikatif yang rasional harus bebas dari tekanan, paksaan, dan dominasi sehingga tujuan yang dicapai diterima oleh semua orang yang terlibat aktif di dalam komunikasi itu. Dengan demikian kesepakatan yang dicapai memiliki legitimasi kebenaran, kejujuran, dan ketepatan. Komunikasi yang demikian terjadi dalam dunia-kehidupan (Lebenswelt). Dalam dunia-kehidupan, hal-hal yang dianggap benar diterima begitu saja tanpa dipersoalkan. Bahkan dalam dunia-kehidupan, anggota-anggota masyarakat sama-sama membangun dan menghidupi solidaritas melalui tindakan komunikatif. Dalam dunia-kehidupan yang demikian, anggota masyarakat adalah pelaku dari dunia-kehidupan. Dalam perkembangan lebih lanjut, masyarakat menjadi modern dan berubah menjadi pengamat, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukannya bersifat mekanis. Pada titik inilah masyarakat menjadi sistem. Ada dua unsur utama dalam sistem yakni pasar (uang) dan negara (kekuasaan). Habermas melihat bahwa ketika masyarakat menjadi pelaku, maka dunia kehidupan mengkolonisasi sistem. Dan ketika masyarakat modern menjadi pengamat, maka sistem mengkolonisasi dunia-kehidupan. Inilah deviasi modernitas. Yang ideal bagi Habermas adalah keseimbangan antara sistem dan dunia-kehidupan. Antara dunia kehidupan, pasar, dan negara terjadi keseimbangan.[12]

2.1. Etika diskursus

Dalam bingkai opitimismenya pada proyek modernitas yang segera dituntaskan, Habermas berusaha membangun sebuah masyarakat yang komunikatif (masyarakat kosmopolit). Masyarakat yang demikian adalah tujuan universal masyarakat. Tentunya ia tidak melepaskan diri dari fakta pluralisme dalam masyarakat modern. Untuk itu ia mengajukan sebuah proposal untuk menata kembali norma-norma hidup bersama, yakni etika diskursus.[13]

Etika diskursus[14] menuntut dua prinsip pokok yang harus diberlakukan agar norma sungguh-sungguh bersifat moral. Pertama, norma harus dapat diterima oleh semua orang atau berlaku umum. Prinsip ini disebut prinsip universalisasi (prinsip U). “Semua pihak yang (mungkin akan) terkena dampak kepatuhan hukum atas norma dapat menerima konsekuensi dan efek sampingnya, yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan setiap orang,” demikian ketentuan prinsip U terkait kesahihan sebuah norma. Kedua, kepastian akan universalisasi norma itu ditempuh melalui diskursus (prinsip D). “Norma-norma hanya dapat diklaim sebagai sahih kalau mendapat persetujuan dari semua peserta yang kemungkinan terkena dampak dari norma itu dalam sebuah diskursus praktis,” demikian ketentuan prinsip D mengenai klaim kesahihan universalisasi norma.

2.2. Negara hukum demokratis

Habermas melihat bahwa ciri dasar kehidupan bersama manusia adalah komunikasi. Oleh karena itu demokrasi harus menjadi medium bagi perwujudan berbagai struktur komunikasi dalam negara hukum modern. Dengan demikian nagara hukum dapat mendekati asas-asas normatif dari dalam dirinya sendiri.[15] Model demokrasi yang tepat untuk itu adalah demokrasi deliberatif. Model demokrasi ini sesuai dengan prinsip rasio prosedural dan etika diskursus yang telah dikemukakan di atas.

Fokus utama demokrasi deliberatif adalah prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Keputusan-keputusan politik atau kesepakatan-kesepakatan politik yang dicapai harus melalui prosedur-prosedur yang rasional. Dalam prosedur yang rasional para warganegara atau kelompok-kelompok kecil yang mempunyai kepentingan dalam negara dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Berbagai kepentingan warganegara diuji atau dideliberasi berdasarkan prosedur-prosedur rasional. Melalui proses deliberari itulah, sebagian kecil warganegara yang tidak sepakat dengan suara mayoritas, bisa menerima dan mematuhi pendapat-pendapat yang disepakati oleh sebagian besar warganegara sebagai suara mayoritas. Dalam proses deliberasi semua orang yang berdeliberasi mempunyai kesetaraan sebagai masyarakat.

3. Agama dalam negara hukum demokratis

3.1. Apakah rasio sekular mempunyai akar-akar religius?

Di atas sudah kita lihat alur berpikir Habermas dari rasio komunikatif, etika diskursus, sampai demokrasi deliberatif. Pada bagian ini dipaparkan pertanyaan Habermas mengenai apakah negara hukum demokratis memiliki akar-akar religius? Bagian ini penting untuk diperhatikan karena terkait dengan posisi agama dalam negara hukum demokratis. Habermas memang mengakui bahwa negara hukum demokratis atau rasio sekular mempunyai akar religius, tetapi bukan berarti bahwa basis negara hukum demokratis harus kembali bertumpu pada agama.

Dalam sebuah diskusi dengan Kardinal Raztinger, Habermas menggali dan menanggapi secara kritis akar-akar religius rasio sekuler.[16] Dalam bingkai teks berjudul ”Prepolitical Foundations of the Constitutional State?”[17] Habermas mengemukakan beberapa pokok pemikirannya. Pertama, negara sekular tidak mendasarkan diri pada berbagai pengandaian kosmologis tertentu sebagaimana diandaikan hukum kodrat. Konsekuensinya adalah negara sekuler tidak memihak kelompok agama tertentu dengan seluruh sistem nilainya dan setiap warganegara mempunyai kesetaraan dalam memainkan perannya dalam negara hukum demokratis. Dengan mengacu pada pertanyaan kritis yang diajukan Bökenförde tentang tentang seberapa jauh warga dapat menyatukan diri dalam negara dengan jaminan kebebasan individu saja tanpa ada ikatan, Habermas mengatakan bahwa proses demokrasilah yang menjadi ikatan yang menyatukan para warganegara. Proses demokrasi menjadi syarat kemungkinan bagi para warganegara untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Tentunya demokrasi yang dimaksudkan Habermas pada poin pertama di atas adalah demokrasi deliberatif yang mengacu pada rasio prosedural dan digerakkan oleh rasio komunikatif. Rasio komunikatif yang ada dalam diri warganegara menggerakkan mereka untuk menyatukan diri dalam negara secara bebas dan tanpa tekanan, melalui demokrasi deliberatif.

Kedua, meskipun dari perspektif kognitif dan motivasi negara hukum demokratis bisa mencukupi dirinya secara internal tetapi ada faktor eksternal yang merusak jaringan solidaritas para warganegara dan proses demokrasi yakni pasar.[18] Rasio pasar mempunyai cara kerja yang berbeda dengan rasio negara. Pasar mempunyai metode pengelolaan yang berbeda dengan administrasi negara. Rasio pasar menggiring warga ke dalam individu-individu yang menggunakan kebebasan individualnya secara ketat. Bersamaan dengan itu, bidang-bidang yang menjadi wewenang negara hukum demokratis untuk mengaturnya semakin berkurang. Privatisme warganegara kian menguat, proses demokrasi para warganegara kian melemah. Habermas menyebut fenomena itu sebagai penyimpangan modernisasi. Dalam kondisi seperti ini, negara hukum demokratis melegitimasi dirinya dengan perangkat hukum yang dibuat oleh para warganegara.

Gagasan pokok dalam poin kedua tersebut sudah dikemukakan Habermas ketika ia mengulas masalah dunia-kehidupan (Lebenswelt) dan sistem. Jika dalam uraiannya tentang dunia-kehidupan dan sistem, Habermas mengatakan bahwa sistem yakni pasar dan negara mengkoloni dunia-kehidupan, dewasa ini rasio pasar sebagai sebuah sistem justru mengkoloni dunia-kehidupan dan negara sekaligus. Dalam situasi kolonisasi rasio pasar yang merupakan bentuk penyimpangan dari modernitas, Habermas mengatakan bahwa para warganegara harus mengatasinya dengan memaksimalkan rasio komunikatif melalui mekanisme rasio prosedural dalam demokrasi deliberatif untuk memperoleh kesepakatan bersama. Itulah yang disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif.

Ketiga, menjawab keraguan yang diajukan oleh Bökenförde bahwa apakah negara hukum bisa mencukupi dirinya dengan asas-asas normatif dalam dirinya, Habermas mengatakan bahwa dari perspektif kognitif hukum yang telah mengalami positivasi tetap membutuhkan pandangan religius dan metafisik untuk memastikan secara kognitif prinsip-prinsip hukum dalam negara hukum demokratis.[19] Sedangkan dari perspektif motivasi, Habermas mengharapkan bahwa para warganegara menggunakan hak-haknya secara aktif dalam proses pembuatan hukum untuk kepentingan komunal sekaligus kepentingan bersama.[20]

Pada poin ini Habermas mengakui bahwa negara hukum demokratis tetap membutuhkan agama atau ”kekuatan pemandu” (sustaining power) sebagai pemasti kognitif asas-asas normatif dalam negara hukum demokratis (negara sekular). Keberadaan agama atau ”kekuatan pemandu” yang lain di sini bukan berarti negara mengganti asas-asas normatif dari dirinya dengan asas-asas normatif dari agama atau ”kekuatan pemandu” lain. Sebaliknya, Habermas hendak mengatakan bahwa agama – dengan asas-asas normatif metafisik – sebagai bagian dari dunia-kehidupan juga mempunyai kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam negara hukum demokratis. Partisipasi agama itu sendiri merupakan bentuk konkrit dari perspektif motivasi. Tentunya model partisipasi tetap dalam bingkai demokrasi deliberatif yang mengacu pada rasio prosedural. Partisipasi agama dalam bingkai rasio prosedural itulah sekaligus merupakan pemasti kognitif rasio prosedural. Dengan kata lain, jika agama tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam negara hukum demokratis, maka demokrasi deliberatif kurang (tidak) memiliki rasionalitas. Jika agama didomestifikasikan dan tidak punya kesempatan untuk berdeliberasi di ruang publik, maka rasio prosedural mengalami defisit rasionalitas. Demokrasi deliberatif memiliki kepastian rasional apabila agama dilibatkan dalam debat-debat di ruang publik politis.

Keempat, Habermas memberi catatan kritis tentang masalah hermeneutika teks-teks agama seperti tentang kesalahan dan keselamatan. Hal-hal itu ditafsirkan dan dihayati secara hermeneutik selama bertahun-tahun. Selama teks-teks agama itu tidak mengalami distorsi dalam penafsiran dan tidak jatuh dalam dogmatisme dan pemaksaan suara hati, maka rasio sekuler bisa belajar juga dari agama, masyarakat sekuler dan masyarakat religius bisa saling belajar.[21]

3.2. Dari Agama Mitis ke Agama Rasional

Habermas mengakui bahwa setiap agama pada hakikatnya adalah ”pandangan hidup” atau ”comprehensive doctrine” (doktrin yang lengkap).[22] Dengan pendasaran-pendasaran mitis dan metafisik, agama juga memberikan elat vital kepada para penganutnya (orang beriman) yang hidup di tengah-tengah masyarakat modern. Bahkan etika substansial yang dianut banyak orang pun berakar pada tradisi agama-agama. Masyarakat modern yang pluralistik itu sendiri terdiri atas orang-orang beriman dan orang-orang tidak beriman.[23] Masyarakat modern berada dalam dua area besar yakni dunia-kehidupan dan sistem yang di dalamnya ada pasar dan negara. Ada masyarakat (individu atau kelompok) sebagai menjadi bagian integral dari dunia-kehidupan, pasar, dan negara secara serentak. Ada masyarakat (individu atau kelompok) menjadi bagian dari negara dan pasar saja. Masyarakat modern hidup dalam sebuah ruang publik yang sama (public sphere) yang sama. Ruang publik itu sendiri bersifat politis karena dihuni oleh masyarakat modern yang pluralistik dengan segala kepentingannya. Dalam kondisi masyarakat modern dan ruang publik yang demikian, agama menghadapi tantangan yang serius. Habermas dengan tegas mengatakan bahwa ruang publik politis atau negara hukum demokratis tidak bisa menjadi ”religius” atau ”ditradisikan” berdasarkan doktrin lengkap agama apapun.[24] Tampak jelas pendirian Habermas bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Agama mempunyai domain kerja yang sangat berbeda dengan negara. Meski demikian agama tidak boleh didomestifikasikan karena bertentangan dengan hakikat demokrasi.

Mengacu pada gambaran idealnya tentang keseimbangan antara dunia-kehidupan, negara, dan pasar, Habermas menantang – agama yang olehnya dikategorikan sebagai bagian dari dunia-kehidupan – untuk menunjukkan eksistensinya dalam ruang publik politis atau negara hukum demokratis. Hal itu serius bagi agama karena di satu sisi ajaran-ajaran agama bersifat mitis dan metafisik, di sisi lain ruang publik bersifat rasional dan post-metafisik. Habermas secara tegas berargumen bahwa hanya sebuah forum sekularlah yang dapat secara memadai menjadi pemandu atau penata bagi perbedaan antara ruang metafisik dan ruang post-metafisik.

Forum sekular yang dimaksud adalah negara hukum demokratis atau ruang publik politis. Negara hukum demokratislah menjadi forum yang di dalamnya semua partisipan berdeliberasi dan berargumentasi sesuai dengan rasio prosedural untuk mencapai kesepakatan bersama yang adalah tujuan tindakan komunikatif. Dalam proses deliberasi, pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji secara rasional atau dengan cara berpikir post-metafisik. Itu artinya, agama harus mentransformasi diri dari agama mitis (religious-metaphysical) ke agama rasional (religious-post-metafisik).[25] Pengujian dalam proses deliberasi dan dalam koridor etika diskursuslah agama mitis bisa menjadi agama rasional. Jika menjadi agama rasional, maka etika substansial agama-agama bisa memberi warna dalam etika universal. Meski demikian Habermas tetap tidak mengijinkan agama campur-tangan secara langsung dalam negara. Agama bisa masuk ke dalam negara setelah melewati institusional translation proviso. Lewat itu pengandaian-pengandaian metafisik agama diuji oleh rasio post-metafisik dan bahasa agama diterjemahkan ke dalam bahasa rasio sekuler. Dalam konteks ini warganegara yang tidak beriman bisa membantu dalam proses translasi bahasa agama. Jika mekanisme itu dicapai maka agama bisa bermanfaat bagi demokrasi, bermanfaat bagi negara hukum.[26]

Dengan demikian antara warga beragama dan warga sekuler dalam masyarakat post-sekuler (post-positifikasi rasio) dapat saling belajar satu sama lain. Terlebih bagi warganegara beriman didorong untuk mengenakan cara berpikir (episteme) post-metafisik di tengah pluralitas agama. Warganegara beriman juga mesti belajar dari sains dan teknologi yang memiliki klaim-klaim kesahihan ilmu pengetahuan. Warganegara beriman juga harus tunduk dan mengakui rasio sekuler yang menjadi basis legitimasi negara hukum demokratis.[27]

Penutup

Habermas berbicara tentang agama. Bukan karena ia sangat berbakat dalam hal agama, melainkan karena agama merupakan salah satu elemen dalam negara hukum demokratis. Dalam bingkai teori tindakan komunikatif, etika diskursus, dan demokrasi deliberatif, Habermas mengingatkan agama bahwa jika agama bermanfaat bagi demokrasi, maka agama harus menterjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa sekuler, dan pengandaian-pengandaian metafisik agama harus diuji dengan rasio sekuler.

Jelas sekali bahwa Habermas menantang sekaligus memberi ruang bagi agama untuk berperan dalam ruang publik politis pasca domestifikasi agama.

Daftar Pustaka

Primer

Habermas, Jürgen, Between Naturalism and Religion, Polity, Cambridge, 2008.

______________, ”Postscript to Between Facts and Norms” dalam Mathieu Deflem (ed), Habermas, Modernity and Law, London, SAGE Publication, 1996.

______________, The Theory of Communicative Action, vol. 1, Boston, Beacon Press, 1984

Hardiman, F. Budi, Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, Yogyakarta, Kanisius, 1990

________________, Menuju Masyarakat Komunikatif, Yogyakarta, Kanisius, 1993.

________________, Demokrasi Deliberatif – Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas, Yogyakarta, Kanisius, 2009.

Sekunder

Adam, Nicholas, Habermas and Theology, Cambrigde, Cambridge University Press, 2006

Budi Kleden, Paul dan Adrianus Sunarko (ed), Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan, Maumere-Yogyakarta, Penerbit Ledalero-Lamalera, 2010.

Deflem, Mathieu (ed), Habermas, Modernity and Law, London, SAGE Publication, 1996

Kieser, Bernard, “Agama Bubar jika Tidak Bercampur Nalar: Being religiosus a la Habermas” dalam Majalah BASIS, nomor 11-12 tahun ke-53, November-Desember 2004

Regh, William, Insight and Solidarity: A Study in the Discourse Ethics of Jurgen Habermas, California, University of California Press, 1994

Stephen, K. White (ed), The Cambridge Companion to Habermas, New York, Cambridge University Press, 1995

[1] Bernard Kieser, “Agama Bubar jika Tidak Bercampur Nalar: Being religiosus a la Habermas” dalam Majalah BASIS, nomor 11-12 tahun ke-53, November-Desember 2004.

[2] Uraian lengkap mengenai perkembangan ilmu pengetahuan modern bisa dibaca dalam Francisco Budi Hardiman, Kritik Ideologi-Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 22-26.

[3] Francisco Budi Hardiman mencatat bahwa meskipun positivisme logis yakin bahwa pengetahuan yang sahih adalah pengetahuan yang berdasarkan fakta dan dengan demikian positivisme logis menyingkirkan ontologi, tetapi positivisme logis tak sanggup melepaskan diri secara total dari ontologi. Hal itu tampak dalam konsep teori yang dianut yakni teori yang bebas dari kepentingan-kepentingan manusiawi. Ibid.

[4] Teori Kritis berdiri di tengah ketegangan dialektis antara ilmu pengetahuan khususnya sosiologi dan filsafat. Teori Kritis tidak berhenti pada fakta objektif yang sebagaimana yang diagung-agungkan oleh positivisme logis. Realitas sosial bagi Teori Kritis merupakan fakta sosiologis yang di dalamnya terdapat aspek-aspek transendental yang melampaui data empiris. Dengan demikian Teori Kritis dapat melakukan dua macam kritik yaitu kritik transendental dan kritik imanen. Kritik transendental berupaya menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subjek. Kritik imanen merupakan upaya menemukan kondisi-kondisi sosio-historis dalam konteks tertentu yang berpengaruh terhadap pengetahuan manusia. Dalam bingkai dua kritik itu, Teori Kritis merupakan Kritik Ideologi. Ibid., hal. 30.

[5] Adorno dan Horkheimer pesimis terhadap rasio. Ibid., hal. 64.

[6] Ibid., hal. 64-65.

[7] Generasi pertama Teori Kritis memahami praksis (praxis) sebagai kerja (Arbeit). Konsep praksis itu sendiri merupakan sebuah kateogori epistemologis yang mencari keterkaitan antara teori dan praktik atas teori. Berbeda dengan generasi pertama Teori Kritis, Habermas membedakan kerja dan interaksi atau komunikasi. Kerja dan komunikasi merupakan dua dimensi dari praksis. Ibid., hal. 86.

[8] Jurgen Habermas, The Theory of Communicative Action, vol. 1, Boston, Beacon Press, 1984, hal. 10. Bdk., Mathieu Deflem (ed), Habermas, Modernity and Law, London, SAGE Publication, 1996, hal. 2-3.

[9] F. Budi Hardiman., ibid., hal. 98.

[10] Habermas juga mencatat bahwa untuk menghindari salah paham (misunderstanding) dalam tindakan komunikatif dan untuk memperoleh pemahaman bersama para partisipan komunikasi tidak bisa hanya mengandalkan tindakan berbicara (speech-act) melainkan juga harus memperhatikan bentuk-bentuk tindakan lain yang tidak linguistik seperti tanda-tanda dan simbol-simbol. Mathieu Deflem, opcit., hal. 3.

[11] Penjelasan tentang pengertian rasio prosedural sangat menarik disampaikan oleh F. Budi Hardiman dengan contoh di bidang peradilan yang dipaparkan dalam F. Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 32-33.

[12] Ibid., hal. 38-41.

[13] Etika diskursus yang diajukan Habermas juga merupakan upayanya untuk mengatasi imperatif kategoris dalam Etika Kant yang lebih menekankan prosedur individual atau etika yang dilakukan secara individual. Habermas meragukan tesis Kant bahwa sebuah norma dapat berlaku secara universal dipastikan oleh suara hati setiap pribadi. Tesis Kant ini sulit diterapkan dalam masyarakat yang pluralistik. Lihat, K. White Stephen (ed), The Cambridge Companion to Habermas, New York, Cambridge University Press, 1995, hal. 12.

[14] Lihat., William Regh, Insight and Solidarity: A Study in the Discourse Ethics of Jurgen Habermas, California, University of California Press, 1994, hal. 161-166.

[15] Tentang asas-asas normatif itu, dikemudian hari saat berdiskusi dengan Ratzinger, hal itu diungkapkan kembali ketika Habermas menggali akar-akar religius rasio sekular.

[16] Diskusi dengan Ratzinger itu berlangsung di Katholiche Akademie München, Jerman tanggal 19 Januari 2004.

[17] Jürgen Habermas, “Prepolitical Foundations of the Constitutional State?” dalam Jürgen Habermas, Between Naturalism and Religion, Polity, Cambridge, 2008, hal. 101-113. Selain membaca teks tersebut dalam bahasa Inggris, saya juga membaca atau membandingkan teks tersebut dengan teks berbahasa Indonesia dari Dr. Paul Budi Kleden dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (ed), Dialektika Sekularisasi, Diskusi Habermas-Ratzinger dan Tanggapan, Maumere-Yogyakarta, Penerbit Ledalero-Lamalera, 2010, hal. 1-28.

[18] Habermas, hal. 107-108. Bdk., Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, hal. 13-17.

[19] Habermas, hal. 104. Bdk., Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, hal. 7

[20] Habermas, hal. 105. Bdk., Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, hal. 9

[21] Habermas, hal.108-113. Bdk., Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, hal. 20-28.

[22] Habermas., hal. 111. Bdk., Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko, hal. 24.

[23] Nicholas Adam, Habermas and Theology, Cambrigde, Cambridge University Press, 2006, hal. 1

[24] Ibid. hal. 2.

[25] Ibid., hal 125-126.

[26] Habermas, Between Naturalism and Religion, Polity Press, 2008, hal. 131-132.

[27] Ibid., hal. 138-139.

EDISI FILM

2010-03-27T16:39:00.002+07:00

Pada edisi kali ini, diturunkan dua tulisan mengenai Film 2012 dan Film Sang Pemimpi. Tulisan ini merupakan analisis tematik terhadap dua film tersebut. Selamat membaca. Semoga ada inspirasi bagi pembaca.

Mimpi: Utopia atau Energi yang Bergerak?

2010-03-27T16:27:00.003+07:00

Menimbang Kekuatan Mimpi dalam Film Sang Pemimpi

Film Sang Pemimpi diputar di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia pada Kamis, 17 Desember 2009. Film garapan sutradara Riri Riza dan Mira Lesmana merupakan visualisasi dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Film ini merupakan sequel dari Film Laskar Pelangi. Dengan slogan ”film yang paling ditunggu tahun ini (2009)” Film Sang Pemimpi diharapkan mendapat apresiasi luas dari publik seperti Film Laskar Pelangi.

Film Sang Pemimpi menceritakan dan memvisualkan perjuangan tokoh Ikal, Arai, dan Jimbron mewujudkan mimpinya mencari ilmu mulai dari Belitong sampai ke Perancis. Tetapi mereka harus bergulat dengan kenyataan kemiskinan yang mendera mereka dan terpisah dari orang tua.

Memiliki cita-cita besar untuk sekolah setinggi-tingginya seolah-olah hanya menjadi mimpi, jika kenyataan yang dihadapi adalah hidup terpisah dari orang tua dan keadaan ekonomi yang serba terbatas. Itulah pergulatan Ikal, Arai, dan Jimbron dalam film tersebut.

Ide film tersebut sudah klasik. Kisah-kisah perjuangan orang miskin sampai menjadi berhasil meraih ilmu dan ekonomi sudah jamak di negeri ini. Tetapi Film Sang Pemimpi secara elegan menyodorkan sebuah realitas dalam diri manusia yakni mimpi. Mimpi merupakan sebuah entitas yang inheren diri manusia. Sebagai entitas inheran dalam diri manusia, apakah mimpi semata-mata merupakan utopia? Atau mimpi merupakan energi dalam diri manusia yang terus bergerak ke arah perwujudan konkrit?

Filosof sekaligus sufi Ibnu Arabi mendefinisihkan mimpi sebagai bagian dari imajinasi. Imajinasi merupakan arena perjumpaan pengetahuan apriori yang bersumber dari ide murni dan pengetahuan aposteriori yang bersumber dari pengalaman inderawi. Imajinasi selalu aktif baik saat tidak tidur maupun sedang tidur.

Berpijak pada konsep tentang imajinasi tersebut, selanjutnya Ibn Arabi membagi mimpi menjadi tiga kategori. Pertama, mimpi yang berhubungan dengan peristiwa sehari-hari. Saat seseorang sedang bermimpi, sebetulnya orang itu sedang mengirimkan peristiwa yang dialami sehari-hari ke dalam batin dan direfleksikan. Dengan demikian, mimpi merupakan deret-deret asosiasi dari berbagai pikiran dan impresi atas pengalaman inderawi.

Kedua, mimpi sebagai pancaran dari objek-objek simbolik. Yang menyuplai objek-objek simbolik adalah imajinasi. Misalnya, mimpi melihat air teh. Air teh hanyalah simbol dari ide tentang air teh. Oleh karena itu, mimpi dalam kategori kedua ini harus diinterpretasi.

Ketiga, mimpi spiritual. Dalam kategori ini imajinasi tidak berperan. Melainkan batin yang berperan dengan merefleksikannya. Di sinilah wahyu Tuhan diturunkan. Dalam kisah para nabi misalnya, sering kali Tuhan berbicara kepada para nabi melalui mimpi.
Paralel dengan kategori ketiga Ibn Arabi tersebut, Wolfgang Bock, SJ mengatakan mimpi sering disebut sebagai “bahasa sandi Tuhan” karena mimpi adalah cara Tuhan menyapa manusia dan menyampaikan pesan-Nya.

Psikolog analitik Sigmund Freud mengatakan mimpi menunjuk pada pemenuhan kebutuhan batin manusia lewat fantasi dan imaginasi. Bagi Freud mimpi dan simbolnya merupakan ‘jalan lebar dan pintu masuk’ menuju alam bawah sadar manusia saat itu.
Oleh karena itu interpretasi terhadap mimpi harus menggunakan metode ‘teknik assosiasi yang bebas’. Artinya ketika si pemimpi itu ditanya secara spontan untuk menceritakan kembali mimpinya, apa pun yang muncul dalam kesadarannya itulah yang harus diperhatikan.

Ungkapan-ungkapan verbal dengan kata-kata menimbulkan asosiasi lain, merupakan ungkapan mengenai keadaan batinnya yang sesungguhnya. Dari simbol-simbol mimpi yang diungkapkan dan assosiasi bebas yang menyertainya dapat diketahui keadaan batin orang yang bermimpi.
Gagasan Ibn Arabi dan Sigmund Freud di atas, menunjukkan bahwa mimpi bukan merupakan utopia. Sebagai entitas inheren dalam diri manusia, mimpi merupakan energi dalam diri manusia, yang terus bergerak ke arah perwujudan konkrit. Pergerakan menuju perwujudan konkrit merupakan keniscayaan karena apa yang dimimpikan terkait erat dengan realitas hidup yang dialami manusia sehari-hari.

Kata ”mimpi” dalam Film Sang Pemimpi, merupakan metafora tentang harapan dan cita-cita untuk meraih sesuatu yang lebih baik demi kehidupan yang lebih bermartabat. Metafora itu sejajar dengan uraian Ibn Arabi dan Sigmund Freud, terutama keterkaitan antara realitas konkrit yang disadari dan pergulatan batin atau alam bawah sadar.

Harapan dan cita-cita dalam batin kerap kali menginterupsi manakala kita sibuk dengan aktivitas di alam sadar kita. Aktivitas alam sadar juga kerap kali membentuk harapan dan cita-cita kita. Ini tervisualisasi dengan jelas dalam Film Sang Pemimpi.

Harapan dan cita-cita yang memukimi batin diwujudkan melalui kerja keras Ikal, Arai, dan Jimbron di dunia sadar mereka. Ketiganya berhasil. Pada titik inilah kita bisa mengarifmasi perkataan novelis Brasil Paulo Coelho melalui tokoh Alchemist dalam novelnya The Alchemist, ”Ikutilah mimpimu maka energi alam semesta akan menuntunmu untuk mewujudkannya.”

Film 2012: Provokasi Terhadap Iman Manusia?

2010-03-27T16:10:00.002+07:00

Film 2012 garapan sutradara Roland Emmerich laris manis di beberapa belahan dunia. Sejak dirilis 13 November 2009, film tersebut langsung merebut 65 juta dolar AS dalam waktu hanya dua hari.

Meski laris manis di negara-negara lain, film itu “bernasib buruk” di mata MUI. MUI Palembang dan MUI Malang mengeluarkan fatwa bahwa film itu menyesatkan karena mendahului Tuhan Yang Mahakuasa dalam menentukan saat kiamat yang akan terjadi tahun 2012. Untuk itu, film tersebut tidak layak ditonton dan tidak boleh diputar di bioskop-bioskop di Indonesia.
MUI boleh memfatwa film tersebut sebagai film sesat. Tetapi masyarakat, terutama di Jakarta tetap dapat memperoleh film tersebut meskipun bajakan seharga Rp. 5000 – Rp. 10.000, yang dijual di angkutan-angkutan umum.

Film 2012 adalah fiksi sains. Meski demikian, jika ditonton secara tenang dan memotret persoalan bencana alam yang digambarkan oleh sutradara sebagai kiamat dalam film tersebut secara jernih, sesungguhnya muncul sebuah problem ketuhanan yang besar di sana. Meskipun fiksi, film tersebut sanggup memprovokasi iman manusia.

Dalam sebuah kesempatan kuliah Religiositas di Universitas Multimedia Nusantara, beberapa mahasiswa-mahasiswi yang sudah menonton film tersebut mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, “Jika Tuhan mahabaik dan mahakuasa, mengapa Tuhan membiarkan bencana alam yang mengakibatkan manusia menderita dan meninggal dunia?” Seorang mahasiswi juga bertanya, “Mengapa Tuhan tidak mengintervensi mekanisme alam – seperti gampa bumi – yang diciptakanNya supaya tidak menimbulkan penderitaan bagi manusia?”

Mempersoalkan iman
Pertanyaan dua mahasiswa tersebut mencerminkan problem ketuhanan yang mendalam. Peristiwa bencana alam yang sering terjadi di negeri ini atau seperti yang diimajinasikan dalam film tersebut, kerap kali menjadi kesempatan bagi manusia untuk mempersoalkan kembali iman pada Tuhan sekaligus mempersoalkan Tuhan yang diimani. Hal ini merupakan cermin dari upaya manusia untuk mempertanggungjawabkan imannya secara rasional.

Mempersoalkan kembali iman dan Tuhan saat berhadapan dengan bencana alam yang menimbulkan penderitaan bagi manusia, merupakan sebuah teodicea. Teodicea adalah penghadapan Tuhan pada pengalaman atau fakta keburukan (malum). Keburukan (malum) adalah sesuatu yang menyebabkan manusia menderita.

G.W Leibniz dan Immanuel Kant (Paul Budi Kleden, Membongkar Derita, 2006, 18) membedakan malum menjadi tiga ketegori. Pertama, malum physicum yakni keburukan alamiah yang terletak pada kenyataan negatif yang ditimpakan alam kepada manusia, seperti bencana alam. Kedua, malum morale atau keburukan moral yang dibuat manusia terhadap manusia lain, seperti perang, korupsi, dan kekerasan. Ketiga, malum metaphysicum (keburukan metafisik) yakni keburukan yang terletak pada struktur dasar keterbatasan manusia, seperti kematian.

Malum physicum yang diimajinasikan Film 2012 dan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, merupakan keburukan yang paling telak menggugat gambaran manusia tentang Tuhan sebagai subjek yang mahakuasa dan mahabaik. Pertanyaan provokatif dua mahasiswa yang tertulis di atas bisa diradikalkan begini, ”Apakah Tuhan sungguh-sungguh mahakuasa? Jika Tuhan mahakuasa, mengapa Tuhan tidak bisa mengintervensi malum physicum supaya manusia tidak menderita? Bukankah dengan mengintervensi kemahabaikan Tuhan dipertegas sendiri oleh Tuhan?”

Tuhan adalah Tukang Jam Dinding
Berhadapan dengan malum physicum yang menimbulkan penderitaan bagi manusia, manusia dapat berkata bahwa Tuhan tidak lebih seperti Tukang Jam Dinding sebagaimana terungkap dalam pemikiran deisme. Dalam deisme, diasumsikan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dengan seluruh mekanismenya dan setelah itu Tuhan tidak mengintervensi lagi alam semesta yang bekerja sesuai mekanismenya. Tuhan seperti itu tidak lebih dari seorang Tukang Jam Dinding, yang setelah membuat jam dinding, ia membiarkan jam dinding itu bekerja sesuai dengan mekanisme dalam jam dinding yang sudah dibuatnya.

Asumsi Deisme ini merupakan sebuah gugatan terhadap iman manusia yang meyakini Tuhan sebagai subjek yang mahabaik. Jika Tuhan mahabaik, berarti Tuhan dapat dan mau mengintervensi atau menghentikan malum physicum seperti gempa bumi supaya manusia tidak menderita. Intervensi Tuhan itu sekaligus membuktikan bahwa Tuhan memang mahabaik sebagaimana yang diyakini manusia. Dengan demikian, iman akan Tuhan yang mahabaik bukan merupakan tindakan yang sia-sia.

Tetapi jika Tuhan tidak dapat mengintervensi malum physicum dan manusia tetap menderita karenanya, maka Tuhan bukan subjek yang mahabaik dan mahakuasa. Hal ini berarti kebaikan dan kekuasaan Tuhan terbatas. Tuhan bukan mahabaik dan mahakuasa.
Atau Tuhan tetap mahabaik dan mahakuasa, tetapi Ia tidak mau mengintervensi malum physicum dan membiarkannya terjadi karena merupakan mekanisme alam. Ini paralel dengan asumsi yang dibangun dalam deisme tersebut. Setelah Tuhan menciptakan alam semesta dengan seluruh mekanismenya, Ia membiarkan ciptaanNya berjalan sendiri sesuai mekanisme seperti jam dinding.

Rasionalitas iman
Provokasi terhadap iman manusia kepada Tuhan dari Film 2012 yang kemudian dikerucutkan dengan menengok kembali deisme, memang rasional. Menghadapi provokasi yang rasional itu, manusia beriman harus mempertanggungjawabkan imannya secara rasional pula. Iman harus memiliki rasionalitas karena dengannya memungkinkan manusia menghayati religiositas secara jujur dan jernih.

Mempertanggungjawabkan iman secara rasional, bisa dengan mempertimbangkan kembali providentia Dei atau penyelenggaraan Tuhan saat menciptakan universum, khususnya terhadap manusia. Tuhan menciptakan manusia dan menganugerahinya kondisi dasar daya-daya spiritual yakni hasrat pada yang ilahi, rasionalitas, kebebasan, hati nurani, dan perasaan. Daya-daya spiritual itu bermukim dalam kebertubuhannya. Manusia mewujudkan daya-daya spiritual itu melalui tindakan-tindakan konkrit ragawi. Providentia Dei dalam kondisi dasar manusia tersebut mengandung arti determinen. Tuhanlah yang menentukan secara mutlak manusia dengan kondisi dasar seperti itu.

Providentia Dei tetap berlangsung setelah menciptakan universum yang di dalamnya termasuk manusia. Tetapi providentia Dei postpenciptaan, tidak lagi berarti determinen Tuhan. Melainkan providentia Dei itu sebagai tawaran kepada manusia. Providentia Dei sebagai tawaran mengandung dua aspek penting. Pertama, Tuhan menghargai manusia yang memiliki daya-daya spiritual dan kebertubuhannya. Kedua, dengan daya-daya spiritual dan kebertubuhan itu, manusia dapat merespon malum physicum yang terjadi dalam universum (alam semesta).

Ketika berhadapan dengan malum physicum seperti yang diimajinasikan dalam Film 2012 atau yang nyata terjadi dalam kehidupan manusia dewasa ini, manusia dapat menggunakan daya-daya spiritual dan kebertubuhannya untuk menyelesaikan persoalan penderitaan manusia. Selain itu, manusia juga dapat menyiasati malum physicum yang bisa saja tetap terjadi pada masa yang akan datang. Siasat itu sebagai antisipasi terhadap penderitaan yang bisa saja akan terjadi dan menimpa manusia. Antisipasi itu melibatkan kondisi dasar manusia. Dengan demikian, menolak Tuhan karena seolah-olah membiarkan malum phisicum terjadi yang mengakibatkan penderitaan bagi manusia, merupakan sebuah sikap gegabah yang irasional. Selain itu juga mematikan kondisi dasar manusia tersebut.

EDISI SASTRA

2010-03-13T17:21:00.002+07:00

Edisi ini menurunkan Sajak-sajak terbaru. Selamat membaca dan merenungi kata-kata.

Tulang Rusuk

2010-03-13T16:45:00.002+07:00

-kepada istriku C. Dian Anggraeni

1.

saat dahaga yang kian mencekik sukmaku
dikau hadir dengan setangkup embun surgawi
pada tanah sukmaku yang kersang
percik demi percik dikau taburkan embun surgawi
sekarang aku tahu
dan selalu tahu
dikau yang sekarang hadir dengan setangkup embun surgawi
dan memerciknya pada tanah sukmaku
adalah orang yang dicuri Tuhan dari diriku
saat Tuhan meneteskan eros
pada ayah dan ibuku
atau aku
adalah orang yang dicuri Tuhan dari dirimu
saat Tuhan meneteskan eros pada ayah dan ibumu?

2.

semusim yang lalu
eros kita bertemu
ketika padang savana yang sedang menghijau
saat itu dawai-dawai angin
tengah menabuh rerumputan
dan selama semusim
angin yang menabuh rerumputan
menyejukkan rahimmu

3.

kemarin
saat siang pecah di ubun-ubun
angin dalam rahimmu
berhembus keluar
menuju dunia
sambil membawa ari-ari
dan memikul air ketuban
dia menyapa dinding-dinding bunga pemangsa serangga
yang pada musim lalu
menjadi pintu gerbang
eros kita
saat sudah melewati pintu gerbang eros
tangisnya mendawai
membubung ke langit
menggema ke setiap ceruk bumi

4.

ia mengalir ke padang savana
ia menari
bersama dayang-dayang bunga rerumputan
saat mata kita menatapnya
ia mengirim cinta untuk kita
saat kita memanggilnya pulang
ia menulis sajak untuk kita
“aku mau menebar angin hidup di semesta”

5.

Tuhan pun menuduh kita
kita telah mencuri anakNya
kitapun hanya tersenyum

Saat rindu padamu menderaku
8 Februari 2010

Tarian Anapena di Padang Savana

2010-03-13T16:30:00.003+07:00

-Sajak Dialogis Kris Bheda Shomepers dan Alexander Aur untuk Nicholas Angin Padang Savana dan Anapena

tidur savana membangunkanku
akan kunarikan anapenaku

anapena menari di pelataran padang savana
angin mendesau di pucuk eukaliptus
tarian anapena kian menggairahkan

meleleh tinta hijau
jadi sajak di padang savana
jadi pijak pada waktu yang akan lalu
jadi tonggak sejarah
savana jadi jejak

jejak anapena jadi prasasti
melumat waktu merangkai ruang
menyusur ruang-ruang padat kata sarat makna
dendang riang bunga padang savana
saat jemarinya menyulam kata

jadi kata bernyawa
inkarnasi syair
seperti kristus sudah menjadi daging
syair itu pun bertubuh
bangun ketika malam tidur tafakur
merenung ketika siang beringas panas
antara salib dan pembebasan
penanya merentang dari timur ke barat
dari lahir menuju kematian

kematian ada menjadi hidup
adanya ada hidup abadi menyetubuhi padang savana
dalam gelora gairah angin
mereka yang mengunyah syair bertubuh dari anapena
menari-nari di puncak bebukitan
menebar tawa pada setiap ceruk semesta

-syair ini ditulis bersama lewat chating di wall FB 26-2-10-

Belalang Busung Lapar

2010-03-13T16:20:00.001+07:00

- kepada orang-orang yang busung lapar

dua sukma
bercerita pada sebongkah loh batu
tentang lara belalang busung lapar

ceritalah
pada loh-loh batu
dengan warna-warni tintamu
jangan biarkan penamu
tersumbat oleh penat pekat belalang busung lapar

loh-loh batu sejarah
angin takkan menggerus
terik padang takkan menghanguskan
savana takkan merimbuni

warna-warni tinta penamu
menapak pada loh-loh batu
ingatkan dua sukma
para cerita sebongkah loh batu
tentang ingatan sejarah
belalang busung lapar

Bus Mayasari Jurusan Cawang Jakarta Timur-Cikarang Bekasi Jawa Barat
06 Maret 2010

Sekelebat Harapan dalam Uap Kopi

2010-03-13T16:10:00.004+07:00

- kepada petani kopi

kutahu
kau mengetuk penamu
lewat uap kopi dari gelas kopi di sampingku
lalu sekelebat harapan berkelindan dalam uap kopi
di tengah malam ini

angin yang tengah berkata-kata lewat ventilasi huma mungil ini
sontak mengajak penamu
menyulam kata-kata
dan bernyanyi tentang
sekelebat harapan dalam uap kopi

mendadak sunyi
mabuk
bukan oleh cafein kopi dalam cangkir
tetapi oleh sekelebat harapan
yang berkelindan dalam uap kopi
yang akan disulam angin dan pena
di ladang-ladang kopi

harapan itu meleleh
dari gayo
mengalir ke sidikalang
lalu ke lampung
terus ke rawaseneng
naik ke toraja
turun ke flores
merembes ke gubuk-gubuk petani kopi
menggenangi sukma gersang petani kopi

sekelebat harapan dalam uap kopi
menampar muka importir kopi!
tenggelamkan kontainer-kontainer kopi dari asia tengah
ke palung-palung laut terdalam!

sekelebat harapan dalam uang kopi
bersumpah serapah!
kau serakah!
kau rakus!
penindas!
pencuri!

sekelebat harapan dalam uap kopi
merangsek ke dalam selang-selang besi pabrik kopi instan
memisahkan kopi dari jagung
menceraikan bubuk kopi yang dipaksa kawin dengan bubuk jagung gosong
menendang keluar pengawet kimia buatan pabrik
lalu memendamkannya dalam lumpur oli kotor mesin pabrik kopi instan
pergi kau pengkhianat!
jangan kau nodai kelezatan kopi murni!
jangan kau kangkangi ibu-ibu petani kopi
yang saban pagi mendendangkan lagu nikmat kopi murni untuk suaminya!

sekelebat harapan dalam uap kopi
merangkul penikmat kopi
yang tengah keracunan kopi instan bercampur bubuk jagung
dan pengawet kimia buatan pabrik

“mari kawan....
kita menyeduh kebahagiaan untuk petani-petani kopi
dalam cangkir-cangkir kopi murni
pilihlah....
pilihlah kawan...
arabika sidikalang....
arabika gayo....
arabika toraja....
arabika flores....
robusta lampung....
robusta rawaseneng....
tai luwak sidikalang....
pilihlah...
pilihlah kawan....
semua asli dari tanah indonesia
asli dari anus luwak yang menari di dahan-dahan rimba
asli buah tarian tangan ibu-ibu petani kopi
pada lesung-lesung kayu

sekelebat harapan dalam uap kopi
bermain-main dengan anak-anak petani kopi
di ladang-ladang kopi
semat-menyemat bunga kopi pada telinga
saat itu
cangkir-cangkir kopi murni
meleleh
merembes
ke segala ceruk dan lekuk semesta
seraya mengapungkan
angin dan pena
yang terus menyulam kata-kata
tentang
sekelebat harapan dalam uap kopi

Desa Sukaragam Cikarang Selatan Bekasi Maret 2010
Saat menikmati secangkir kopi Javaro di tengah malam senyap

Capung-capung yang Lupa Pulang

2010-03-13T15:53:00.001+07:00

malam menera petang
yang lewat dengan dendang
jarum-jarum air menikam debu

lukisan cintamu
menari di lekuk sunyi
beringas telah mencair
merembes ke langit malam

kita memeluk telanjang
saat embun minta disetubuhi
capung yang lupa pulang ke sarang
menabrak malam
kita
capung-capung yang lupa pulang

di sarang capung
belia-belia hijau
menunggu cipak
embun yang minta disetubuhi
menunggu
menanti
merindu
kita
capung-capung yang lupa pulang

pulang karena cinta
pergi karena kerja
pulang
pulanglah...
kita
capung-capung yang lupa pulang

Bis Mayasari Jurusan Poris Banten-Pulogadung Jakarta Timur
Sabtu 06 Maret 2010

Pintu Huma Masa Depan

2010-03-13T14:15:00.001+07:00

- kepada almarhum Pastor Aniceto Morini SX

kepada kami
anak anak ingusan
engkau selalu bercerita tentang huma masa depan
lewat kepul-kepul asap rokok yang berdesakkan keluar
dari rongga mulut malaikatmu

kepada kami
anak anak ingusan
engkau selalu bercerita tentang Dia yang disalibkan
lewat cetak cetik jari jemarimu pada mesin ketik tua
yang bernyanyi di tengah sunyi huma novisiat

kepada kami
anak anak ingusan
engkau tunjukkan kesahajaan
lewat tulang berbalut kulit tubuhmu

kepada kami
anak anak ingusan
engkau selalu bertutur tentang ranah minang yang subur
yang selalu menumbuhkan sabda-sabda Dia yang disalibkan
kesantunan anak-anak minang menggairahkanmu
kesalehan lelaki minang memikatmu
kejelitaan perempuan minang menyapamu
lembah ngarai minang menjemputmu
debur ombak teluk bayur menyihirmu
rimba raya minang menggandengmu
pantun bijak orang minang menggetarkanmu
saat engkau mengisahkan Dia yang disalibkan
di ranah minang
pintu huma masa depan sudah kau buka

kepada kami
anak anak ingusan
engkau ujarkan
”aku makin percaya dan beriman
Dia yang disalibkan sudah lahir di ranah minang
sebelum kakiku menjejak di negeri pagaruyung”

kepada kami
anak anak ingusan
engkau bersumpah
”sekali jejakku tertanam di ranah pagaruyung
tak setengah langkahpun mundur ke roma!
sekali menenggak air indonesia
tak setetespun anggur italia memabukkanku!
sekali minang selalu di kalbuku!
sekali indonesia abadi di jiwaku!
sekali cinta indonesia terlukis setia di tubuhku!
cintaku pada minang
membakarku!
cintaku pada indonesia
menghanguskanku!”

kepada kami
anak anak ingusan
engkau ajarkan ketulusan
lewat koma yang memasungmu tahun demi tahun
tahun tahun deritamu yang sepi lamentasi
adalah tahun tahun pengabdian yang terakhir pada dunia dan Dia

kemarin
di tengah hening huma novisiat
engkau pamit dengan kami
anak anak ingusan
engkau masuk dalam halaman huma masa depan
yang pintunya gerbangnya
sudah engkau buka puluhan tahun silam

engkau berkata dalam senyap
”aku menantimu anak anakku yang masih ingusan
di gerbang huma masa depan
kelak, di halaman huma masa depan aku akan mendengar cerita kalian
tentang kehidupan di luar huma masa depan”

Bintaro Banten-Cikarang Jawa Barat
11-12 Maret 2010
saat mengenang teladan hidup Pastor Aniceto Morini SX

Hutan Hujan Tropis

2010-03-13T14:09:00.001+07:00

pernahkah engkau baca
kisah seorang anak yang menarikan pena pada batang batang kayu
tentang desah angin yang bercumbu dengan daun-daun?

pernahkah engkau lihat
gurat erotik pena seorang anak pada helai helai jamur kuping
tentang angin yang tengah disundut syahwat dan ingin mencumbu bunga anggrek hitam?

pernahkah engkau dengar
lagu sendu seorang anak yang penanya macet kala sedang menulis puisi tentang kesedihan seekor nuri yang sedang masuk angin?

jika
engkau tak pernah baca
jika
engkau tak pernah lihat
jika
engkau tak pernah dengar
tentang
semua itu

maka
itu tanda bahwa engkau sedang berjalan
menuju padang pasir
itu tanda bahwa engkau sedang pergi
menuju gurun yang terik
itu tanda bahwa engkau sedang melenggang
meninggalkan hutan hujan tropis

sebelum engkau berjalan
duduklah sejenak di sini
bacalah kisah seorang anak tentang desah angin yang mencumbu daun-daun
sebelum engkau pergi
pandanglah sejenak
gurat erotik seorang anak tentang angin yang tengah disundut syahwat yang ingin mencumbu bunga anggrek hitam
sebelum engkau melenggang
dengarlah sejenak lagu sendu seorang anak ketika penanya macet tatkala menulis puisi tentang kesedihan seekor nuri yang masuk angin
sebelum engkau melenggang
rasakahlah sejenak
bau hutan hujan tropis yang lebih harum dari bau parfum apapun

kalaupun engkau tetap mau pergi
bawalah kisah seorang anak tentang desah angin yang mencumbu daun-daun
selipkan pada rambutmu gurat erotik seorang anak tentang angin yang disundut syahwat
dalam perjalananmu
dendangkanlah lagu sendu seorang anak tentang kesedihan seekor nuri yang masuk angin
di kala penat
segarkan dirimu dengan bau hutan hujan tropis

semoga suatu saat nanti
engkau sadar
bahwa hutan hujan tropis
adalah jantung yang selalu memompa kehidupan untuk semesta

Desa Sukaragam Cikarang Selatan
12 Maret 2010, saat malam di beranda senja

Tindakan Kenabian Intelektual Religius di Era Otda

2008-02-01T17:32:00.000+07:00

KEBERADAAN intelektual ditantang dalam era otonomi daerah. Kapasitas keilmuan dan kredibilitas personal para intelektual dipertanyakan berhadapan dengan fakta-fakta ini: demokratisasi masyarakat sipil yang mulai menggeliat, perilaku koruptif aparat pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) semakin menjadi-jadi, perselingkuhan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan aparat pemerintah dalam pemburuan rente negara, dan birokrat (aparat pemerintah) bermental malas. Di mana posisi para intelektual?

Orang yang disebut intelektual adalah sosok yang mempunyai kemampuan dan profesional dalam bidang tertentu. Pada umumnya kaum intelektual memiliki latar belakang pendidikan formal yang sangat memadai. Mereka ahli dalam bidang yang ditekuni selama menjalani pendidikan formal. Keahlian itu dilanjutkan selama bekerja. Kaum intelektual – meminjam kategori Karl Marx – termasuk suprastruktur. Artinya, ia termasuk kelas atas karena kapasitas keilmuannya.

Dari perspektif tersebut, para intelektual terbagi dalam empat golongan. Pertama, intelektual akademis. Tugas pokok mereka adalah mengajar dan melakukan penelitian berkaitan dengan bidang keilmuannya. Tempat mereka adalah di lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti universitas, institute, sekolah tinggi, akademi. Para guru dapat dikategorikan juga sebagia intelektual akademis. Tempat mereka adalah sekolah baik dari taman kanak-kanak (TK) sampai sekolah menengah atas (SMA).

Kedua intelektual birokrat. Mereka adalah para birokrat (aparat pemerintah) yang dipercayakan sebagai pelaksana semua kebijakan pemerintah. Mereka menduduki jabatan-jabatan dan staf dalam bidang tertentu di berbagai kantor dinas pemerintah.

Ketiga intelektual lintas batas. Mereka aktif dalam berbagai organisasi non profit atau lembaga kajian independent. Sebagian dari intelektual golongan ini bekerja seperti intelektual akademis. Sebagian lagi berkerja untuk masyarakat melalui non government organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Keempat intelektual religius. Mereka adalah para klerus, pendeta, dan para pemuka agama-agama lain. Mereka bekerja berdasarkan kapasitasnya dalam bidang keagamaan. Cara berpikir dan bertindak mereka selalu berpijak pada konsep teologi yang dipahami dan dihayati.

Tulisan singkat ini hendak menyoroti peran kenabian intelektual religius di era otonomi daerah. Secara khusus, peran klerus (uskup, pastor, dan diakon) dalam realitas masyarakat di era otonomi daerah. Sorotan ini akan dimulai dengan ulasan singkat tiga aspek penting dalam diri klerus yang sekaligus intelektual religius. Aspek-aspek yang dimaksud adalah imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, tugas klerus adalah menguduskan dunia (manusia dan alam) lewat ritual-ritual dan peristiwa sakramental yang dirayakan bersama umat. Mereka memiliki otoritas spiritual dan teologis (imamat khusus yang diterima karena rahmat tahbisan) untuk merayakan dan menerimakan sakramen-sakramen. Karenanya mereka bertugas menguduskan dunia ini. Sebagai raja, para klerus karena tahbisannya menerima tugas untuk membimbing dan memimpin umat. Gaya kepemimpinan yang dikedepankan adalah melayani secara bijaksana. Dua aspek ini sudah sering dilakukan bahkan menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah.

Aspek ketiga adalah nabi. Sebagai nabi, para klerus hadir di tengah-tengah dunia untuk memperjuangkan kondisi hidup yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan baik yang berkenaan dengan manusia maupun alam (linkungan hidup). Mereka dipanggil untuk mewujudkan kenabiannya dalam bentuk suara dan tindakan.

Wajah otda dan tindakan kenabian
Otonomi daerah yang digulirkan pasca kekuasaan Soeharto, menghadirkan wajah baru peta politik dan kekuasaan di Indonesia. Tentunya banyak hal positif yang bisa dipetik setelah otonomi daerah diberlakukan. Warga negara (rakyat) lebih leluasa berpartisipasi di ruang-ruang publik dalam berbagai bidang, pemerintah daerah lebih leluasa mengelola keuangan daerah, lebih leluasa membangun daerah sesuai konteks sosio kultural dan agama daerahnya.

Tetapi bersamaan dengan itu, otonomi daerah juga menhadirkan wajah bopeng daerah. Praktik-praktik korupsi justru lebih marak terjadi di berbagai daerah. Praktik korupsi ini seiring dengan kewenangan daerah dalam mengelola keuangan negara sebagaimana di atur dalam Undang-undang Otonomi Daerah. Selain itu, gubernur dan bupati berperilaku seperti raja-raja feodal ketika menerapkan kebijakan-kebijakan public, DPRD hanyalah macan ompong dan pikun yang tidak lagi memperjuangkan kepentingan konstituen yang memilihnya. Masih terlalu banyak wajah bopeng daerah di era otonomi daerah.

Berhadapan dengan kondisi bopeng wajah daerah yang menampilkan masyarakat sebagai korban, peran intelektual religius (para klerus) ditantang. Selama ini suara kenabian atau seruan moral para klerus laksana kentut. Bunyinya terdengar dan baunya tercium. Tetapi dalam sekejab hilang ditelan udara. Suara kenabian para intelektual religius (klerus) membuat telinga para pelaku ketidakadilan merah dan panas, tetapi dalam sekejab kembali normal.

Dalam kondisi suara kenabian bak kentut inilah, diperlukan tindakan kenabian para intelektual religius (klerus). Prinsip dasar yang dijadikan pijakan intelektual religius dalam tindakan kenabian adalah mewujudkan Kerajaan Allah di dunia, yang ditandai dengan hak-hak, kebebasan, partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan terlaksana secara luas.

Tindakan kenabian terjadi dalam ruang publik. Hannah Arendt dalam buku Human Conditions (1959) mengatakan sebuah tindakan yang dilakukan di ruang publik merupakan tindakan politis, yang melibatkan kebebasan dan pluralitas. Pemikiran Arendt itu menjadi inspirasi untuk mengatakan bahwa tindakan kenabian merupakan tindakan tindakan politis. Tindakan kenabian yang dilakukan intelektual religius, mewujud dalam upaya pemenuhan hak-hak dan kepentingan-kepentingan publik (masyarakat umum). Melalui tindakan kenabian intelektual religius mengartikulasikan aspek-aspek privat dari masyarakat umum (seperti hak untuk makan berarti hak atas ketersediaan pangan, hak untuk sehat berarti hak atas jaminan kesehatan, hak untuk tidur dengan nyaman berarti hak atas pemukiman sehat, dsb.). Berbagai aspek itu diperjuangkan oleh para intelektual religius melalui tindakan kenabian yang dilakukannya secara bebas bukan untuk pretensi politik privat (pribadi) melainkan demi kepentingan umum.

Kebijakan publik
Para intelektual religius, khususnya di NTT secara umum dan di Flores-Lembata secara khusus, bisa belajar dari kasus Lembata. DPRD Lembata menyetujui Rekomendasi Bupati Lembata tentang Pertambangan di Lembata. Persetujuan DPRD memang sudah jelas sejak awal. Argumentasi penolakan oleh para wakil rakyat itu sebelum rekomendasi dikeluarkan hanyalah wujud dari sikap setali tiga uang antara Pemkab Lembata dan DPRD.

Persetujuan atas rekomendasi Pemkab Lembata, menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik di era otonomi daerah (khususnya di Lembata), masih belum melibatkan masyarakat secara langsung dan sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat yang sudah didapukkan kepada para wakilnya. Kondisi inilah celah lebar sekaligus lokus yang luas bagi para intelektual religius untuk melakukan tindakan kenabian.

Wujud konkrit tindakan kenabian intelektual religius adalah terlibat secara serius dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, mulai dari perencanaan, pengujian materi, perbaikan materi, pengesahan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Keterlibatan ini niscaya karena para intelektual religius mempunyai kapasitas keilmuan yang sangat memadai. Dengan kapasitas keilmuannya, intelektual religius menyusun draf kebijakan publik, melakukan analisis rasional, logis, dan bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan publik (bdk. Julian Benda, Pengkhianatan Kaum Intelektual, 1927).

Tindakan kenabian para intelektual religius (klerus) dalam ruang publik bersama dan untuk kepentingan masyarakat, terutama yang menjadi korban, merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari proses dan tujuan demokrasi. Hal ini tidak bisa diabaikan karena para intelektual religius dan masyarakat merupakan warga sekaligus subjek komunitas politik (negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dusun, RT/RW) itu sendiri.

Tentang komunitas politik ini, David Held dalam Models of Democracy (1987), sebagaimana dikutip Asep Fajar Kurniawan dalam “Partisipasi Publik dan Kebijakan Daerah” (JICA & CSIS 2007) mengatakan, “Dasar pembenaran bagi adanya demokrasi yang berarti pemerintahan oleh warga adalah penentuan-penentuan keputusan publik oleh anggota-anggota komunitas politik yang bebas dan sama kedudukannya.” (hal. 82). Mewujudkan tindakan kenabian berarti bertindak politis melalui penentuan-penentuan keputusan publik. Dalam keputusan-keputusan publik, semua warga komunitas politik adalah subjek mempunyai kedudukan dan kebebasan yang sama. Karenanya subjek tidak bisa diabaikan.

Sudah saatnya, intelektual religius (klerus) bertindak secara politis karena hidup ini sesungguhnya politis. Hidup ini politis karena bertautan erat dengan ruang publik, pluralitas (orang lain) dan kebebasan.

Pernah dimuat di Tabloid FLORES POS Jakarta, 23-30 Januari 2008

Asmat; Bagai Cermin di Simpang Jalan

2007-12-17T14:26:00.000+07:00

DONATUS Geriap, Simon Pari, Titus Job, dan Herman Bapan tampak semangat memahat kayu glondongan berukuran sekitar 45 cm dan berdiameter 20 cm. Dengan alat ukir sederhana mereka membentuk glondongan kayu itu menjadi ukiran-ukiran indah.

Donatus, Simon, Titus dan Herman adalah empat orang wai ipits (pengukir) yang meraih Juara I lomba ukir yang diselenggarakan dalam Pesta Budaya Asmat Ke-24 2007. Mereka menang untuk kategori ukiran patung besar, patung cerita, panel, dan tradisional. Mereka mendapat hadiah masing-masing Rp. 5 juta.

Puncak pesta budaya bertema Menjadikan Asmat Semakin Mantap Sebagai Situs Warisan Dunia ini digelar di Lapangan Yos Sudarso, Agats, Papua, Kamis-Rabu, 4-10/10. Sebanyak 177 pengukir dan 120 penari yang ikut ambil bagian dalam pacara puncak sebanyak tersebut.

Pesta budaya dimulai dengan seleksi ukiran di setiap distrik (kecamatan). Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam proses seleksi adalah daya kreatif yang tinggi dan perubahan atau kreasi baru. Panitia juga menetapkan distrik yang lolos seleksi wajib menyertakan kelompok penari yang akan dipentaskan pada perayaan puncak.

Distrik-distrik yang lolos seleksi adalah Distrik Sawa-Erma diwakili Kampung Komor, Distrik Agats diwakili Kampung Uwus, Distrik Pantai Kasuari diwakili Kampung Simsagar, Distrik Fayit diwakili Kampung Biopis, Distrik Atsj diwakili Kampung Yaosakor, Distrik Akat diwakili Kampung Warse. Distrik Suator yang diwakili Kampung Binam berhalangan hadir dalam acara puncak.

Tahun-tahun sebelumnya, penyelenggara pesta budaya Asmat adalah Keuskupan Agats-Asmat. Mulai tahun ini atau pesta budaya ke-24, penyelenggaranya adalah Pemerintah Kabupaten Agats. Dinas Pariwisata sebagai pelaksana. Meskipun demikian, susunan kepanitiaan tetap melibatkan beberapa orang staf keuskupan.

Menurut Ketua Panitia, Erick Sarkol tujuan pesta budaya kali ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Asmat, menjalin persaudaraan antarrumpun Asmat dan antar semuasuku di Kabupaten Asmat, Membangkitkan kepercayaan diri seniman Asmat, mempertahankan Asmat sebagai salah satu situs warisan budaya dunia, dan menjadikan Asma sebagai daerah wisata popular di Papua.

Ada sesuatu yang baru, lanjut Erick, dalam pesta budaya kali ini. Selain lomba ukir dan pagelaran tari, juga ada pameran busana khas papua. Pameran busana ini dibawakan oleh gadis-gadis dan pemuda-pemuda Asmat. Perancang busana adalah Ursula Konrad dan Anemeri Katukdoan.

Bagi kelompok-kelompok tari yang belum pernah tampil pada pesta budaya tahun-tahun sebelumnya, pesta budaya kali ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk unjuk kebolehan. Misalnya kelompok penari dari Kampung Biopis Distrik Fayit. “Baru sekarang kami tampil. Kami senang,” kata Kristianus Abayua dari Kampung Biopis yang bersama teman-temannya mementaskan tari Moyang Biantur.

Pesta budaya Asmat merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Meskipun beberapa kali sempat terhenti, tetapi pada umumnya orang-orang Asmat berharap untuk terus diselenggarakan dan bersemangat ikut serta dalam pesta ini.

Keikutsertaan mereka diwujudkan dalam berbagai bentuk; hadir sebagai penonton dan memberi semangat kepada para pengukir dan penari, menjual hasil ukiran dan anyaman, atau sekedar hanya sebagai penonton murni alias tidak punya apa-apa untuk disuguhkan kepada khalayak yang hadir pada saat itu.

Jual karya
Para pengukir yang lukisannya lolos seleksi diikutsertakan dalam lelang ukiran selama pesta budaya. Berbagai ukiran seperti ukiran patung besar (patung orang), patung cerita (cerita-cerita rakyak yang diukir), panel (binatang atau tumbuh-tumbuhan yang diukir), dan tradisional (tifa, dayung, busur-panah, sampan) dilelang dalam kesempatan itu.

Harga dasar lelang ditentukan oleh panitia. Kisaran harga dasar adalah Rp. 500 ribu – Rp. 4 juta. Dari harga itu bergerak naik mencapai puluhan juta. Sebuah patung besar memperoleh harga lelang tertinggi lelang dalam festival kali ini, yakni sebesar Rp. 20.400.000.

Para pembeli ukiran adalah wisatawan luar negeri yang datang dengan dua kapal pesiar, para ekspatriat yang bekerja di PT Freeport Indonesia Mimika, wisatawan dalam negeri, dan para pejabat pemerintah daerah setempat.

Dari harga lelang itu dipotong 10 persen dan diserahkan kepada panitia. Potongan dikenakan pada ukiran yang dilelang dengan harga Rp. 1 juta ke atas. “Potongan itu untuk dana persiapan pesta budaya tahun depan. Juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari peserta,” jelas Erick Sarkol.

Sedangkan bagi mereka yang ukirannya tidak lolos, dapat menjual ukirannya selama pesta budaya. Selain itu, mereka juga bisa menjual kerajinan-kerajinan tangan lain seperti, tikar dari kulit kayu, pisau dari tulang kuskus, topi dari kulit kuskus dan bulu burung kasuari, tas dari kulit kayu, dsb..

Buta nilai uang
Pesta budaya juga menjadi kesempatan bagi orang-orang Asmat untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Meskipun demikian, banyak orang Asmat terutama pengukir-pengukir yang mendapat uang berjumlah besar tidak tahu nilai uang yang mereka terima.

Kenyataan ini menjadi kesempatan bagi para pendatang dari luar Papua – yang berdagang di sana – untuk mengeruk keuntungan besar. Orang-orang Asmat sering ditipu saat belanja di warung atau kios. Misalnya, saat belanja uang kembalian ditukar dengan barang yang harganya lebih rendah dari nilai uang kembalian.

Kenyataan ini mendorong Bupati Agats Yuvensius A. Biakai pada penutupan pesta budaya menghimbau para pedagang agar tidak menipu orang-orang Asmat. Yuven juga menghimbau orang-orang Asmat mencari pendamping yang tahu nilai uang saat belanja. “Para pedagang supaya jangan tipu orang-orang Asmat. Bagi yang akan belanja kalau bisa pakai pendamping supaya jangan ditipu,” himbau Yuven melalui pengeras suara.

Selain tidak tahu nilai mata uang, uang yang diperoleh pun cepat habis. Uang yang diperoleh untuk membeli barang-barang seperti, genset, televisi, vcd player, kopi, gula, beras, mie instant, dan pakaian. “Mereka kalau punya uang, apa saja dibeli. Meskipun bahan bakar di sini mahal mereka beli genset dan barang elektronik lain. Minyak habis ya genset mati, barang elektronik lain dibiarkan begitu saja,” tambah Erick.

Ada juga orang Asmat yang menggunakan uang untuk membeli minum-minuman keras. Menurut keterangan beberapa guru di salah satu sekolah Katolik di Agats, minuman keras dipasok dari luar Papua. Setiap kali kapal penumpang milik PELNI mendarat, ada minuman keras berkrat-krat diturunkan dan dijual bebas. Mereka mabuk dan tidur diemperan kios atau pinggir jalan.

Pemerintah kabupaten juga berkesempatan mencari uang. Pesta budaya menjadi kesempatan investasi jangka pendek. Dana yang dihabiskan untuk pesta budaya tahun ini mencapai Rp. 1 miliar. Menurut Erick Sarkol, meskipun dana yang dikeluarkan besar, keuntungan yang diperoleh pun besar. “Keuntungan tahun lalu sekitar Rp. 300 juta. Tahun ini mencapai Rp. 500 juta,” kata kurator Museum Kemajuan Asmat ini.

Ada suara miring dari peserta terkait pesta budaya. Pesta budaya menjadi ajang menjual budaya Asmat. Sementara orang-orang Asmat tidak mendapat sesuatu yang berarti. “Mereka jual barang kita dengan harga murah. Kita tidak dapat apa-apa,” protes Paulus Fatok dari Kampung Simsagar Distrik Pantai Kasuari.

Ada juga orang Asmat menilai Gereja Katolik menjual budaya Asmat. Menanggapi hal ini, Erick Sarkol berujar tegas, “Kami tidak menjual budaya Asmat. Kami justru menjaga dan memelihara. Masyarakatlah yang menjual budaya mereka sendiri. Misalnya kalau ada turis asing yang datang mereka jual ukiran patung yang sudah diupacarakan. Padahal patung yang sudah diupacarakan tidak boleh dijual karena patung itu sudah digunakan untuk menghadirkan roh-roh leluhur. Selesai upacara, patung itu seharusnya dikuburkan,” tegasnya.

Pesta budaya seperti cermin di persimpangan jalan. Pada cermin itu orang-orang Asmat berusaha memelihara tradisi dan kearifannya. Pada cermin itu pula menatap kesempatan menjual budaya (ukiran, tarian, dan kerajinan tangan) untuk menghasilkan uang.

Peluang Pastoral Menanam Sagu

2007-12-17T13:51:00.000+07:00

DIIRINGI tabuhan tifa dan teriakan, sekelompok penari Asmat dengan pakaian adat memasuki Katedral Agats-Asmat. Menyusul di belakang para penari, barisan misdinar, pasto dan Uskup Agats-Asmat Mgr Aloysius Murwito OFM.

Pemandangan itu terlihat saat Misa pada hari Minggu, 7/10. Saat persembahan, para penari kembali mengiringi persembahan dengan tarian. Demikian pula saat para uskup, imam, dan misdinar meninggalkan altar, para penari kembali mengiringi dengan menari di depan menuju halaman gereja.

Diikutsertakannya budaya tari Asmat dalam liturgi Gereja Katolik di Agats-Asmat hanyalah salah satu model pastoral gereja yang kontekstual. Disebut hanya salah satu model karena budaya Asmat tidak semata-mata tarian atau karya seni lain. Budaya Asmat meliputi banyak hal antara lain cara berpikir, pola hidup, jenis makanan, mata pencaharian, pakaian dan sebagainya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Gereja Katolik Agats-Asmat atau Keuskupan Agats-Asmat, sudah menggereja secara kontekstual dengan berpijak pada kenyataan aspek-aspek budaya Asmat tersebut? Uskup Agats-Asmat Mgr Aloysius Murwito OFM mengakui, pastoral Gereja Katolik di tengah orang Asmat, belum mencakup semua aspek itu.

Dalam Musyawarah Pastoral (Muspas) III Keuskupan Agats-Asmat yang berlangsung pada 25-30 September, kata Mgr Murwito, umat menyoroti reksa pastoral yang belum kontekstual dan petugas pastoral baik pastor, suster, dan tenaga pastoral awam yang berkerja sendiri. “Mungkin petugas pastoral hanya bekerja sama dengan beberapa orang saja. Pastoral yang dijalankan pun rupanya belum kontekstual. Hal itu disoroti dalam Muspas,” katanya.

Mgr Murwito sungguh menyadari, bahwa pastoral Gereja Katolik di tengah orang Asmat pada masa yang akan datang, tidak semata-mata menyertakan budaya tari dalam lituri, seni ukiran dapat menghiasai tiang-tiang penyanggah gedung dan tata ruang gereja, doa-doa dan ungkapan iman orang-orang Asmat. Tetapi lebih luas dari itu, “Raksa pastoral harus mencakup budaya, lingkungan hidup, alam pikiran orang-orang Asmat, dan kehidupan ekonomi, dan pendidikan,” tegasnya.

Hanya menonton
Pastor Hubert Thomas SVD yang hadir sebagai fasilitator dalam Muspas itu, kepada HIDUP mengatakan, orang-orang Asmat saat ini ibarat “kejantanan yang sudah disunat.” Artinya, orang-orang Asmat dulu memiliki semangat juang yang ditandai dengan suka berperang dan sanggup hidup di tengah alam yang sebagaian besar rawa-rawa.

Tetapi sekarang mereka sedang bingung dan loyo di tengah berbagai nilai yang bersumber dari budaya luar yang masuh ke Asmat. Di satu sisi mereka adalah orang-orang Asmat yang tangguh dan dengan segala kekayaan budayanya. Di sisi lain mereka adalah orang-orang yang disambangi berbagai nilai baru.

“Banyak orang Asmat berdiri di emperan kios-kios dan memandang ke dalam bukan hendak membeli sesuatu. Mereka hanya melihat. Mereka hanya penonton dari apa yang sering disebut sebagai perubahan,” doktor sosiologi ini memberi contoh sebagai gambaran keberadaan orang Asmat sekarang ini.

Budaya meramu adalah budaya khas orang Asmat. Mereka hidup dari alam, mengambil sesuatu dari alam sesuai kebutuhan. Sagu, ikan, kepiting (kraka), dan ulat sagu misalnya. Tanaman sumber karbohidrat dan hewan-hewan sumber protein itu diambil sesuai kebutuhan. Mengkonsumsi sagu dan ikan merupakan hal biasa.

Tetapi sekarang mulai ada pergeseran terutama generasi muda. Generasi muda sebagai penerus budaya Asmat di masa depan, lebih senang makan nasi dari beras, mie instant, minum ringan kaleng, sambil menyanyikan lagu-lagu pop. “Anak-anak sekarang lebih senang makan nasi dan mie instant daripada makan sagu,” kata staf Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agats-Asmat, Vallens Adji Sayekti.

Menata ekonomi
Budaya meramu pada puluhan tahun lalu merupakan hal yang biasa. Tetapi zaman sudah berubah. Budaya hidup meramu, dengan prinsip mengambil sesuai kebutuhan, kini berhadapan dengan budaya serba cepat (instan) dan mengutamakan rasa enak. Budaya instant dan rasa enak menuntut pengeluaran pendapatan ekonomi (uang).

Kalau dulu, persediaan makanan habis masih bisa diambil di hutan dan air. Kalau sekarang, persediaan makanan habis, uang tidak ada, apa yang diperbuat? Inilah tantangan dan peluang di depan mata untuk mengembangkan pastoral yang bertujuan menata kehidupan ekonomi orang-orang Asmat.

Menurut Adji – panggilan Vallens Adji Sayekti – Komisi PSE perlahan-lahan membina masyarakat Asmat untuk menabung. “Kita awali dengan beberapa ibu yang berjualan di pasar. Kita pantau, berkumpul dengan mereka dan memberi pembinaan-pembinaan. Meskipun jumlah orang yang terlibat masih sedikit tetapi mereka semangat,” jelas lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Beras, mie instan, kompor minyak, speedboat, minuman kaleng, lagu pop, vcd player dan sebagainya adalah wujud nyata budaya luar yang masuk ke Asmat. Sagu, ikan, papeda, ubi, jew (rumah adat), wair (tungku api), sampan kayu, rakit, dan sebagainya adalah wujud nyata budaya Asmat.

Kalau budaya luar – khususnya beras, mie instan, minuman kaleng – saja bisa masuk ke Asmat, apakah budaya Asmat – khususnya sagu bola dan sagu lempeng, ubi – tidak bisa keluar dan merambah ke berbagai wilayah lain di luar Asmat? Atau untuk memenuhi kebutuhan orang-orang Asmat. Ini ibarat mengembangkan pastoral menanam dan membudidayakan sagu dan potensi-potensi lokal yang lain. Tantangan dan peluang pastoral kontekstual ada di depan mata.

Untuk mewujudkan pastoral seperti itu, maka perlu memperhatikan kata-kata Mgr Aloysius Murwito OFM, “Pastoral yang kontekstual menuntut kerja sama semua pihak.”

Pendidikan di Asmat Tersendat-sendat

2007-12-17T13:44:00.000+07:00

SEORANG siswa SMP YPPK St Yohanes Pemandi Agats-Asmat ditugaskan oleh guru bahasa Indonesia untuk melengkapi pribahasa “Tak ada rotan, …” Dengan sigap, anak itu mengatakan, “Tak ada rotan, cari di hutan!”

Jawaban yang betul adalah, “Tak ada rotan akar pun jadi.” Mendengar jawaban itu, sang guru hanya merekam dalam hati. Hari lain, masih dalam pelajaran yang sama, sang guru memberi tugas lagi untuk melengkapi pribahasa, “Ada gula ….” Siswa yang lain menjawab, “Ada gula, ada kopi, ada teh di rumah pak guru!” Jawaban yang benar adalah “Ada gula ada semut.” Sang guru pun tidak memarahi siswa. Belakangan, jawaban siswa itu menjadi cerita lucu di kalangan guru-guru muda di sekolah itu.
Itu merupakan salah satu cerita kecil untuk memotret lebih jauh kondisi pendidikan di Agats-Asmat. Kepala Sekolah SMP YPPK St Yohanes Pemandi, Sr Fransiska Pandong OSU mengatakan, pendidikan di Agats-Asmat tersendat-sendat.

Proses belajar-mengajar, lanjutnya sangat tidak efektif. Hal itu ditandai dengan guru-guru yang sering tidak hadir di kelas saat proses pembelajaran. “Kalau guru tidak hadir selama proses belajar-mengajar di kelas, untuk apa pendidikan. Sekolah apa itu? Guru-guru sering tidak disiplin,” ungkapnya.

Persoalan lain yang muncul adalah komunikasi yang kurang baik antara sekolah, para orang tua dan masyarkat. Komunikasi yang kurang baik ini, mempersulit proses pendampingan terhadap peserta didik. “Orang tua datang menyerahkan anaknya di sekolah dan dilepas begitu saja. Anak-anak pun tinggal berkelompok di bivak-bivak (pondok) tanpa pendampingan. Setelah mengantar mereka ke sini, orang tua kembali ke kampung. Sering kali anak-anak tidak masuk sekolah karena tidak punya makanan. Daripada mereka ke sekolah dalam keadaan lapar, lebih baik mereka tidur di bivak. Itu alasan mereka,” kisahnya.

Sering kali, lanjut Sr Siska, orang tua siswa datang mengamuk di sekolah kalau anaknya tidak naik kelas. Padahal memang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. “Orang tua sering tidak peduli dengan anak-anak mereka,” tegasnya.

Menurutnya, kerja sama semua pihak harus dibangun. Karena dengan demikian dapat memajukan pendidikan di Asmat. Bila kerja sama sudah terbangun dan berlangsung dengan baik, maka pendidikan nilai-nilai – kekatolikan, persaudaraan, kritis terhadap lingkungan, kepekaan lingkungan hidup – dapat berlangsung dengan baik. Pendidikan yang baik bagi orang-orang Asmat, memungkinkan mereka hidup lebih baik di masa depan.

Kabupaten Asmat; Bagai Bayi Belajar Bediri

2007-12-17T13:23:00.000+07:00

KABUPATEN Asmat baru seumur jagung. Kabupaten ini baru berdiri tahun 2002. Luas wilayah kabupaten kurang lebih 29.658 km2. Per tahun 2000, jumlah penduduk penduduk sekitar 59.307 jiwa.

Sebagai sebuah daerah pemerintahan yang baru, Kabupaten Asmat ibarat anak yang baru belajar berdiri. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) agar bisa berjalan tegak, kuat, dan mandiri.

Pekerjaan berat yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, menurut Bupati Asmat Yuvensius A. Biakai, selain membenahi sekolah-sekolah dasar dan menengah yang sudah ada, Pemkab akan mendirikan sekolah menengah atas unggulan di Distrik Sawa-Erma.

Pendidikan kewirausahaan
Anak-anak yang akan sekolah di sana, kata Yuvensius, adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan intelektual lebih. Anak-anak akan tinggal di asrama. Selain kurikulum nasional yang dipakai, akan dikembangkan pula kurikulum lokal. “Anak-anak akan dididik dalam hal seni ukir Asmat, tari, dan nilai-nilai budaya lokal,” kata Ketua Lembaga Masyarakat Adat Asmat ini.

Yuvensius juga mengatakan, akan dididik mengenai cara memasarkan ukiran atau karya-karya seni Asmal yang lain. “Kita mau menumbuhkan semangat kewirausahaan (entrepreneurship) agar kelak mereka bisa wiraswasta di bidang budaya. Kita ingin mengembangkan budaya sebagai sumber ekonomi seperti Bali,” jelasnya.

Peningkatan mutu pendidikan, diakui Yuvensius, sebagai salah satu strategi membentuk orang-orang Asmat agar mampu bersikap kritis dan selektif terhadap segala arus budaya lain yang masuk ke Asmat. “Kita tidak mau Asmat ini punah. Kita mau di tanah lumpur ini ada kemajuan tetapi tetap menjadi orang Asmat dengan jati dirinya yang asli.”

Untuk meningkatkan mutu sekolah dan mewujudkan sekolah unggulan ini, Pemkab akan bekerja sama dengan Keuskupan Agats-Asmat. Bentuk kerja samanya melalui subsidi biaya dan menyiapkan tenaga pengajar berstatus penagawai negeri sipil.

Kebiasaan menabung
Orang-orang Asmat boleh dikatakan mudah mendapat uang. Mereka menjual hasil alam, seperti ikan, kepiting, pohon gaharu, dan sebagainya. Sayang, pohon gaharu yang harganya sangat mahal nyaris punah.

Pemkab juga membantu masyarakat dengan membagi jaring (jala) dan speedboat untuk menangkap ikan. Subsidi pemerintah ini dimiliki secara kelompok.

Yuvensius mengatakan, masyarakat terus-menerus di dorong untuk menabung. Saat pesta budaya berlangsung misalnya. Yuvensius berulang-ulang menghimbau masyarakat untuk menabung.

Penyakit yang sering menyerang masyarakat adalah gangguan pernapasan, malaria, dan kaskadu (koreng). Di beberapa distrik (kecamatan) ada puskesmas. Tetapi pelayanan kesehatan belum maksimal karena kekurangan tenaga medis, sarana medis, dan transportasi yang sulit.

Kesulitan mendapat tenaga medis yang mau tinggal di pedalaman untuk melayani masyarakat, merupakan satu persoalan tersendiri. Untuk itu Pemkab harus bekerja keras dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Persoalan lain yang dihadapi Pemkab adalah arus pendatang dari luar Asmat yang terus meningkat. Alasan para pendatang ke Asmat adalah berdagang. Ada kecenderungan mereka ke Asmat hanya untuk mencari uang. Kurang ada niat untuk membangun Asmat. “Kami berharap para pendatang membangun Asmat bukan merusak orang-orang Asmat dengan minuman keras,” harap Kepala Seksi Bina TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Paulus Warbopan.

Jeda Dulang Tambang

2007-12-14T17:53:00.000+07:00

Salah satu penyebab peningkatan pemanasan global, yang berakibat secara langsung pada perubahan iklim yang semakin tidak menentu, adalah industri pertambangan di berbagai belahan dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Industri pertambangan mengontribusi pemanasan global sangat signifikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang gemar dan mengandalkan energi dari industri pertambangan. Tidak heran kalau kawasan-kawasan hutan lindung di berbagai belahan Indonesia yang sebetulnya merupakan jantung dan paru-paru kehidupan, dieksploitasi secara vulgar. Gelombang pasang dan banjir yang kerap melanda wilayah-wilayah di Indonesia merupakan contoh paling nyata akibat dari kegemaran memberlakukan industri pertambangan.

Boleh saja, para pejabat berwenang berargumen bahwa industri pertambangan merupakan investasi dalam kerangka meningkatkan kemampuan ekonomi. Tetapi harus diingat pula bahwa kegemaran berinvestasi bidang pertambangan di Indonesia sama saja dengan menjerumuskan Indonesia dalam kubangan persoalan lingkungan hidup. Akibatnya, rakyat Indonesia pula yang sengsara.

Indonesia harus menunjukkan komitmennya dalam hal pengurangan emisi untuk mereduksi pemanasan global. Salah satu caranya adalah melakukan jeda pertambangan. Pulau-pulau besar di dalamnya mengandung kekayaan mineral yang belum ditambang untuk sementara tidak ditambang. Penambangan akan dilakukan bila area-area penambangan sebelumnya sudah dipulihkan kembali ekosistemnya.

Jeda pertambangan bisa dilakukan selama 30 tahun. Bersamaan dengan pemberlakuan jeda pertambangan, pemerintah harus mengembangkan sumber energi alternatif dan tidak melakukan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.

Umumkan dan kampanyekan jeda pertambangan ini ke dunia internasional. Alasannya adalah untuk mengurangi pemanasan global. Keseriusan pemerintah menerapkan jeda pertambangan, menunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia bermartabat.

Pernah dimuat di Koran Tempo, 6 Desember 2007

Kebingungan Klerus di Era Otonomi Daerah

2007-12-14T17:10:00.000+07:00

Ada dua kejadian menarik akhir-akhir ini di daratan Flores-Lembata. Pertama, sikap diam Uskup Larantuka terkait rencana tambang di Lembata. Dalam sebuah kesempatan acara di Lembata beberapa waktu lalu, masyarakat bertanya tentang pendapat Uskup terkait rencana pertambangan. Uskup hanya mengatakan, tidak punya kompetensi tentang pertambangan. Perkataan Uskup ini sama artinya dengan sikap diam. Kedua, penolakan masyarakat di area bakal tambang terhadap Tim Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka yang menawarkan diri sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Dua kejadian tersebut menjadi pintu masuk bagi penulis untuk masuk dalam sebuah persoalan yang muncul di berbagai Keuskupan di Indonesia, yakni kebingungan klerus (uskup, imam, dan diakon) di era otonomi daerah. Terkait hal ini, tulisan ini mencoba menyoroti dua hal penting. Pertama, peran penting klerus berdasarkan prinsip Ajaran Sosial Gereja (ASG). Kedua, kebingungan klerus di era otonomi daerah.

Prinsip dasar
Prinsip universal yang dirumuskan dalam hampir semua dokumen Ajaran Sosial Gereja (ASG) adalah keberpihakkan pada masyarakat kecil dan tertindas. Keberpihakkan itu dalam bahasa ASG disebut “Pilihan Mengutamakan Orang Miskin” (Preferensial Option for the Poor). Kalimat pendek itu mengandaikan bahwa yang membuat dan memutuskan pilihan adalah komunitas atau orang yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal pendidikan, hati nurani yang tulus, semangat berbela rasa, memadai secara ekonomi, punya akses kepada pengambil kebijakan, dan sanggup mempengaruhi para pengambil kebijakan publik.

Prinsip keberpihakkan di atas mencakup semua aspek kehidupan di dunia ini karena manusia adalah makhluk konkrit dengan locus hidup di dunia. Maka keberpihakkan pada orang miskin sebagai supaya perwujudan Kerajaan Allah di dunia. Kerajaan Allah tidak semata-mata suatu peristiwa dan situasi eskatologis (hidup sesudah mati) tetapi juga merupakan peristiwa sosiologis, ekologis, antropologis, dan ekonomis. Dengan demikian, Kerajaan Allah adalah hic et nunc, kini dan di sini (dimulai dari sekarang dan di dunia ini).

Pertanyaannya adalah apa itu Kerajaan Allah? Atau lebih tepat, apa ciri-ciri dari orang yang berada dalam situasi Kerajaan Allah di dunia ini? Ciri-cirinya adalah hak-hak dasar (asasi) manusia (masyarakat) dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ekologis terpenuhi penuhi. Bila yang terjadi adalah hak-hak dasar tersebut tidak terpenuhi, yang ditandai dengan sistem pemerintahan yang tidak adil, hak-hak masyarakat adat yang diabaikan, perilaku koruptif para pengambil dan pelaksana kebijakan, maka kondisi seperti itu bukan tanda Kerajaan Allah. Bahasa teologis yang tepat untuk kondisi seperti itu adalah dosa.

Bila dosa itu dilakukan oleh sistem pemerintahan negara dengan segala unsur turunannya (provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, dusun, RT/RW) maka Gereja Katolik terutama klerus, harus berpihak pada para korban. Keberpihakkan klerus itu berpijak pada prinsip dasar ASG yakni preferensial option for the poor. Terhadap segala bentuk dan situasi nir (ketiadaan) Kerajaan Allah, tidak ada tawar menawar dengan penjahat yang adalah pelakunya.

Dari beberapa pokok pemikiran di atas, kita tarik ke konteks hidup masyarakat konkrit. Kita ambil contoh di Keuskupan Larantuka yang meliputi Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Yang terjadi di Keuskupan Larantuka adalah fakta-fakta ini: sampai saat ini masyarakat masih tetap hidup dalam taraf kemiskinan yang parah. Rawan pangan masih menjadi peristiwa berulang setiap tahun, TKI ilegal masih banyak berasal dari daerah ini, pemerintah daerah korup (contoh kasus: indikasi korupsi Pemkab Lembata sampai sekarang masih diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dan dugaan korupsi mantan Bupati Flotim yang sekarang sedang diproses di KPK), serta masih banyak lagi fakta pilu lain. Fakta-fakta itu merupakan bentuk nyata kondisi dosa dan ketiadaan Kerajaan Allah.

Pertanyaan sekarang adalah apa yang dilakukan para klerus (uskup dan para imam) berhadapan dengan kondisi dosa seperti itu? Pertanyaan itu dikerucutkan lagi, apa yang harus dilakukan para klerus ketika berhadapan dengan para pelaku pemerintah daerah yang korup?

Kebingungan klerus
Pertanyaan-pertanyaan itu mari kita tempatkan dalam era otonomi daerah. Pada era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang yang diatur dalam UU Otonomi Daerah untuk mengatur keuangan daerah atau Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah di peroleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi, sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK bersumber dari negara melalui Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wewenang mengelola keuangan daerah ini menempatkan kabupaten menjadi lumbung uang. Wewenang itu merupakan salah satu keberuntungan dari otonomi daerah yang dinikmati Pemkab.

Di sisi lain, Gereja Lokal (Keuskupan) harus berusaha mandiri baik dalam reksa pastoral maupun dana. Dana merupakan hal krusial (penting). Dana dipakai untuk biaya operasional reksa pastoral dan biaya-biaya rutin lain. Dari mana dana Gereja Lokal (Keuskupan)? Dana diperoleh dari bantuan Kepausan dan donatur-donatur dari luar keuskupan. Keuskupan juga harus mencari dana lokal melalui iuran wajib umat. Tetapi dana dari sumber-sumber itu belum tentu bisa menutup seluruh kebutuhan dan keperluan Keuskupan, terutama Keuskupan yang sumber dana lokal sangat terbatas.

Dalam kondisi Keuskupan seperti itu, sering kali Pemerintah Kabupaten masuk dan memberi bantuan (subsidi) kepada Keuskupan. Bisa berupa uang atau barang. Karena dengan motivasi mendukung reksa pastoral Keuskupan, maka para klerus tentu tidak menampik bantuan itu. Pada titik inilah pemimpin Gereja Lokal berada pada posisi dilematis. Para klerus sering kali bingung. Apakah bersikap kritis terhadap pemerintah kabupaten yang korup atau berselingkuh dengan pemerintah supaya subsidi bisa lancar. Hal yang kedua inilah yang mempunyai peluang paling besar. Ada kecenderungan yang sangat kuat dan kasat mata bahwa di era otonomi daerah, para pemimpin (klerus) Gereja Lokal bukan lagi sebagai pemimpin yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umat (masyarakat) melainkan sebagai klerus pemburu rente (uang).

Otonomi daerah yang menciptakan kesempatan bagi Pemkab untuk menjadi lumbung uang, di satu sisi. Gereja lokal (Keuskupan) harus mandiri dalam hal dana, di sisi lain. Memang dua sisi yang jauh berbeda. Tetapi dua sisi itu sering kali bertemu dan memungkinkan aparat Pemkab dan klerus berselingkuh. Kalaupun klerus bersikap kritis, paling-paling hanya menjadi mediator sepihak. Maka benarlah pepatah kuno, “Kerbau berkelahi atau bercumbu, rumput tetap terinjak-injak.” Aparat Pemkab dan klerus berkelahi atau bercinta, umat (masyarakat) tetap saja menderita.

Pernah dimuat di Harian FLORES POS Ende, 6 Desember 2007

Jebakan Maut Corporate Social Responsibility

2007-10-02T17:29:00.000+07:00

Dalam Kertas Kerja Sosialisasi Industri Pertambangan Terpadu Lembata yang ditujukan kepada masyarakat Lembata, PT Merukh Lembata Copper mengungkapkan bahwa akan melakukan pengembangan masyarakat (community development). Wujud konkrit pengembangan masyarakat yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat lokal, penyerapan tenaga lokal, pengembangan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan mengutamakan kesempatan usaha dan bekerja bagi penduduk lokal Lembata.
Dalam dunia korporasi atau perusahaan (khususnya korporasi pertambangan), pengembangan masyarakat (community development) merupakan perwujudan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan/korporasi (corporate social responsibility/csr). Di banyak tempat, corporate social responsibility – selanjutnya disebut CSR – merupakan langkah jitu dari perusahaan untuk menarik simpati dan kepercayaan negara dan masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut di satu tempat. Sebagai contoh, PT Inco – sebuah perusahaan pertambangan nikel dari Canada – yang melakukan aktivitas pertambangan di Sorowako Sulawesi Selatan. Perusahaan ini mewujudkan CSR dalam beberapa aspek seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan, pengembangan ekonomi (pertanian dan peternakan).
Bila dilihat secara sekilas, perwujudan CSR merupakan suatu langkah yang mulia. Hasilnya bisa langsung mengena (dirasakan/dinikmati) masyarakat setempat. Tetapi, sesuatu yang dilihat secara sepintas baik, ternyata mengandung jebakan-jebakan mematikan.
Tulisan ini akan menyoroti dua jebakan mematikan dari CSR. Pertama, secara konseptual (pada tataran ide) CSR mengandung dilema, yakni pertarungan antara ide tentang politik balas budi dan ideologi ekonomi yang dianut perusahaan tambang. Korporasi atau perusahaan sering kali memahami CSR dan perwujudannya sebagai tuntutan etis dan moral. Para aras ini, perwujudan CSR merupakan karya karitatif dari perusahaan. Gagasan yang melatarinya adalah politik balas budi (politik etis).
Menurut perusahaan, politik balas budi harus dilakukan karena masyarakat sudah menyerahkan hak miliknya berupa tanah, air, udara, dan bahkan budaya kepada korporasi tambang. Politik balas budi ini pernah dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia, seperti pembuatan irigasi, pendirian bank-kredit untuk rakyat, subsidi untuk industri pribumi, dan kerajinan tangan. Pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) pada Indonesia sebagai salah satu negara jajahannya.
Ide politik balas budi tersebut bertentangan dengan ideologi ekonomi yang dianut perusahaan – terutama perusahaan tambang. Ideologi ekonomi perusahaan tambang adalah mencari dengan berbagai cara sumber-sumber ekonomi dan mengelolanya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Orientasi keuntungan (profit oriented) menjadi matra utama dan pertama dari perusahaan. Jelas sekali, bahwa tidak ada titik sambung yang menghubungkan ide tentang politik etis dan ideologi ekonomi, yang kedua-duanya dijalankan oleh satu subjek, yakni perusahaan tambang. Sedang berkembang cara berpikir dan praktik oleh perusahaan tambang yang tidak logis. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah masuk akal, bila sebuah perusahaan yang berorientasi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di satu sisi, dan di sisi lain melakukan politik etis bagi masyarakat setempat? Bukankah ini sebuah dilema moral yang mendasar? Bukankah CSR merupakan bentuk penaklukan secara halus terhadap masyarakat setempat agar tidak memprotes aktivitas pertambangan?
Jika demikian, maka, “CSR merupakan strategi pendekatan kaum neoliberal agar tetap bisa melanggengkan hegemoni kapitalisme. Dengan kata lain CSR adalah alat penaklukan dalam kemasan berwajah sosial dan lingkungan dengan motif dasar yang tidak berubah, yakni akumulasi kapital dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya,” (Sonny Sukada, 2007, hal. 19).
Kedua, Beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), yang didalamnya mengatur juga CSR. Salah satu ketentuan dalam UU tersebut adalah kewajiban bagi perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR. Pengesahan UU tersebut dilakukan setelah sering terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, seperti di Buyat Sulawesi Utara (pertambangan emas oleh PT Newmont Minahasa), Abepura Papua (pertambangan emas oleh PT Freeport Indonesia), dan Porong Sidoarjo Jawa Timur (pertambangan gas oleh PT Lapindo Brantas Inc).
Langkah pemerintah tersebut ditolak oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan beberapa asosiasi pengusaha. Alasannya, UU tersebut bisa menjadi dasar praktik-praktik pemungutan liar. Banyak perusahaan beranggapan bahwa CSR merupakan bentuk kepedulian mereka sebagai makhluk sosial (corporate citizenship). Karena itu CSR tidak bisa dilegalkan dalam UU. Kepedulian sosial sebagai tindakan sukarela tidak bisa dibakukan dalam UU sehingga menjadi kewajiban.
Jika perusahaan memahami CSR sebagai tindakan sukarela, maka dengan mudah perusahaan melepaskan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. Mungkin juga akan mewujudkan CSR tetapi dalam batas waktu tertentu saja.
Jelas, bahwa tidak ada kesamaan konsep tentang CSR antara pemerintah dan perusahaan/korporasi. Ketidaksamaan konsep tersebut akan berujung pada praktik di lapangan. Perusahaan kapan saja bisa enggan melakukan CSR atau masa perwujudan CSR yang terlalu pendek yang tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang diderita masyarakat. Akibatnya konflik berkepanjangan bisa terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah. Siapa pun yang terlibat dalam konflik, yang sering menjadi korban adalah masyarakat setempat.
Jebakan-jebakan maut tersebut perlu diperhatikan secara serius dan mendalam oleh masyarakat setempat, yakni di lokasi pertambangan secara khusus, dan kabupaten secara umum. Itu agar masyarakat tidak mudah jatuh dalam jebakan yang mematikan diri sendiri. Pemerintah daerah juga harus kritis dengan tawaran berupa CSR dari perusahaan-perusahaan yang akan melakukan investasi.

Tulisan ini pernah dimuat di Harian POS KUPANG Edisi Jumat 29 September 2007

Bermesraan dengan Allah dalam Keheningan

2007-09-05T13:25:00.000+07:00

KOMPLEKS Pertapaan Shanti Buana di Sindanglaya, Cipanas, Cianjur tampak agak ramai pada Rabu 18/7. Sekitar puluhan orang muda berusia 20-an tahun sedang asyik bermain volley dan sepak bola.
Sejenak suasana hening dan sunyi khas sebuah biara pertapaan tak terasa pada sore itu. Senda-gurau manusia dan suara gedebag-gedebug bola seolah memecah kesunyian di senja itu. Orang-orang muda tersebut adalah para frater CSE (Carmelitae Sancti Eliae). Beberapa dari mereka baru datang dari Malang untuk mengisi liburan setelah menempuh kuliah selama satu semester di STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur. “Olah tubuh adalah bagian dari hidup sebagai pertapa juga,” ujar salah satu frater.

Tidak direncanakanKeberadaan CSE bertautan erat dengan keputusan Pastor Yohanes Indrakusuma O.Carm untuk memulai sebuah cara hidup tertentu, yakni hidup doa dan kontemplasi dalam kesunyian dan keheningan. “Waktu saya memulai suatu cara hidup tertentu, tidak terpikirkan untuk mendirikan suatu serikat. Saya merasa terpanggil untuk suatu bentuk hidup yang khusus secara secara pribadi saja dan berusaha menjawab panggilan itu,” kisah Pastor Yohanes.
Baru kemudian, lanjut Pastor Yohanes, ada orang-orang yang merasa tertarik juga dengan cara hidup itu. Lalu mula-mula datang para Suster Putri Karmel. Lalu beberapa pemuda yang kemudian menjadi CSE. Secara pribadi, saya tidak berpikir untuk mendirikan serikat dan tidak direncanakan sebelumnya.
Saat memulai cara hidup tertentu, orang-orang datang untuk mengikuti cara hidup yang dilakukan Pastor Yohanes. Sebagai manusia, ia merasa “terganggu”. “Mau hidup sunyi kok malah banyak orang datang dan “mengganggu” kesunyian saya,” tuturnya.
Menghadapi situasi seperti itu, Pastor Yohanes mengeluh pada Tuhan dalam doa dan kontemplasinya. “Tuhan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mana yang lebih penting, cita-citamu atau kehendakKu? Saya terkejut dengan jawaban itu,” katanya.
Sejak saat itu, tidak ada lagi keluhan dalam dirinya. Ia menyadari Tuhan memanggilnya untuk membimbing orang-orang muda yang datang mengikuti cara hidup tertentu yang sedang dijalaninya.

Terpisah dari Carmel
CSE didirikan tanggal 20 Juli 1986, tepat pada hari Raya Nabi Elia. Dalam perkembangannya, pada tahun 1990 CSE diresmikan sebagai sebuah serikat gerejani dengan sebutan assosiasio public. Pastor Yohanes mengakui, semua berlangsung dalam proses yang panjang.
Salah satu proses yang harus dilewati adalah menentukan, apakah CSE bergabung dengan Ordo Carmel atau berdiri sendiri sebagai sebuat serikat baru. “Karena saya sebagai seorang Carmelit, maka apakah harus bergabung dengan Karmel atau berdiri sendiri. Setelah melalui proses yang cukup panjangm, kami melihat bahwa CSE harus berdiri sendiri,” tutur Pastor Yohanes.
Menurut Pastor Yohanes, menetapkan CSE tidak bergabung dengan Ordo Carmel didasarkan pada refleksi mendalam Sabda Yesus bahwa ‘Anggur baru harus ditempatkan dalam wadah yang baru pula’. “Kalau digabung tidak mungkin dan akan hilang lenyap karena merupakan sesuatu yang baru. Karena ini anggur yang baru, tidak bisa disimpan dalam kantong lama. Semua itu prosesnya perlahan-lahan. Menjadi jelas bahwa pelan-pelan suatu bentuk hidup baru terbentuk dalam gereja,” jelasnya.
Saat sekarang sedang diproses untuk menjadi kongregasi religius diosesan. “Dulunya eksperimen, lalu menjadi assosiasio public, lalu menjadi serikat keuskupan. Kemudian hari kalau perkembanganya meningkat dan berada di berbagai negara, CSE bisa menjadi serikat kepausan,” imbuhnya.
Sebagai sebuah serikat religius baru, CSE pun pernah dipertanyakan keberadaannya dicurigai. “Mula-mula dicurigai dan dianggap aneh karena menggabungkan spiritualitas Karmel dan Pembaharuan Hidup dalam Roh. Tantangan itu biasa. Justru dengan macam-macam tantangan, CSE juga berkembang menjadi lebih baik,” kata Pastor Yohanes lagi.
CSE memiliki spiritualitas yang menjadi kekhasannya sebagaimana sebuah serikat religus. Spirituaitasnya merupakan penggabungan dari spiritualitas Ordo Carmel dan Pembaharuan Hidup dalam Roh Kudus.
Pijakan pada spiritualiatas Ordo Carmel bukan semata-mata karena Pastor Yohanes adalah seorang Carmelit. Melainkan lebih dari itu adalah para anggota CSE mau meneladani cara hidup Nabi Elia yang akrab dengan Tuhan dalam keheningan di tempat sunyi dan siap melayani Tuhan dalam dunia ramai.
Sedangkan spiritualitas Pembaharuan Hidup dalam Roh Kudus merupakan sikap terbuka terhadap karunia-karunia ROh Kudus untuk melayani Tuhan dan sesama. “Maka kalau direfleksikan kembali, kami mendapat rahmat besar mengenal kekayaan spiritualitas Ordo Carmel dan kemudian pembaharuan hidup baru dalam Roh Kudus,” ujarnya.
Kesunyian merupakan matra utama CSE. Karena hanya dalam kesunyianlah seorang CSE dapat bertemu dan bermesraan dengan Allah. “Yang menjadi tokoh panutan CSE adalah Nabi Elia. Ia akrab dengan Tuhan dalam kesunyian dan siap turun gunung untuk mewartakan Tuhan. Karena dalam kesunyian orang mengalami kemesraan dengan Tuhan,” tutur Pastor Yohanes.
Maka itu salah satu ciri CSE adalah sifat keheningan. Untuk menjaga keheningan, biara-biara CSE didirikan di tempat-tempat sunyi. Dalam keheningan anggota CSE mengenal dan mengalami Allah. Dari pengenalan dan pengalaman memuncak pada persatuan dengan Allah. Bila sudah bersatu, maka anggota CSE mengemban tugas lain yakni mewartakan Allah kepada orang lain. Membawa orang lain kepada pengalaman yang sama.

Pengalaman pahitCSE menerima orang-orang muda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah orang Batak, Manado, Jawa, Flores, Tionghoa, dan sebagainya. Mereka yang diterima disitu harus minimal berpendidikan SMA. Syarat yang paling mendasar adalah calon harus sungguh-sungguh mempunyai panggilan. “Motivasi seseorang yang mau masuk CSE adalah betul-betul mencari Tuhan,” jelas Pastor Yohanes.
Sebelum memulai tahap-tahap pendidikan, para calon harus mengikuti tes, yakni akademik, kesehatan, psikologi, dan wawancara. Tes kepribadian sangat penting. Melalui tes tersebut bisa diketahui seseorang bisa menjadi anggota CSE atau tidak. “Misalnya orang yang tidak bisa diam, tidak bisa jadi CSE. Karena orang harus tahan dalam hidup dalam kesunyian,” imbuh Pastor Yohanes.
Setelah melewati berbagai tes tersebut, para calon mulai menjalani masa pendidikan. Tahap pertama adalah postulat selama setahun. Pada masa ini, calon CSE dibina dalam hal hidup doa dan dasar-dasar iman Katolik. Setelah itu, tahun novisiat selama dua tahun. “Selama novisiat, mereka sungguh-sungguh dibina dalam kehidupan rohani secara intensif baik teori dan praktek. Selama tahun pertama novisiat, mereka tidak diijinkan untuk pelayanan. Baru pada tahun kedua novisiat mereka boleh memberikan pelayanan. Sebelumnya memang sudah dipersiapkan dari segi cara dan semangat. Persiapan merupakan hal yang penting agar tidak ngawur saat melayani orang,” jelas Pastor Yohanes.
Usai novisiat, para frater CSE mengikrarkan kaul-kaul sementara untuk jangka waktu empat tahun. Kaul-kaul yang diikrarkan adalah kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Setelah mengikrarkan kaul-kaul, berdasarkan pendapat dari pimpinan dan formator, frater bebas memilih menjadi rahib atau pertapa atau menjadi imam. Bagi mereka yang mau menjadi pertapa, akan menjalani pertapaan di Pertapaan Shanti Buana Sindanglaya. Selama menjadi pertapa, para rahib tetap menjalani pembinaan dan memperdalam hidup doa.
Sedangkan bagi anggota yang mau menjadi imam, harus menjalani pendidikan filsafat dan teologi. Pastor Yohanes pernah mengutus anggota CSE menempuh studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta. Para frater CSE yang belajar filsafat di STF Driyarkara pada akhirnya mengundurkan diri satu persatu. “Itu merupakan pengalaman pahit bagi saya,” ungkap Pastor Yohanes sambil tersenyum.
Belajar dari pengalaman tersebut, Pastor Yohanes mengutus para frater CSE untuk menempuh pendidikan filsafat dan teologi di STFT Widya Sasana Malang. Menjalani tahun orientasi pastoral (TOP) dilakukan setelah sarjana (S 1).
Kaul kekal diikrarkan setelah empat tahun kaul sementara. Tetapi ada juga yang ditunda setelah dipertimbangkan oleh pimpinan dan formator CSE. Bagi calon imam, setelah kaul kekal dilajutkan dengan formasi lanjutan sampai ditahbiskan menjadi diakon dan tahbisan imam.
Sejak berdiri, sudah tiga orang yang ditahbiskan menjadi imam. Tahbisan yang paling baru dilakukan dilaksanakan di Paroki St Matias Cinere. Untuk saat ini imam-imam CSE melayani kebutuhan dan karya pelayanan CSE.

Tulisan ini pernah dimuat di Majalah HIDUP

Tragedi Kemanusiaan dan Historisitas Indonesia

2007-08-24T13:25:00.000+07:00

Keberadaan Indonesia sebagai bangsa dan negara berdiri di atas pengalaman penderitaan yang panjang. Penjajahan Belanda dan Jepang pra-kemerdekaan membawa banyak kerugian material. Kekayaan alam dikeruk dan dibawa ke negeri penjajah. Selain itu, penjajahan juga mengakibatkan kebangkrutan martabat kemanusiaan orang-orang Indonesia. Penjajahan itu merupakan tragedi kemanusiaan yang terbesar dan terlama yang dialami bangsa dan negara ini.
Penjajahan tersebut ternyata menumbuhkan kesadaran. Sadar akan pengalaman dijajah dan ditindas. Juga sadar akan pembebasan diri dan penegasan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Kesadaran ini tumbuh dalam diri generasi 1928 yang kemudian mengerucut pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Peristiwa ini merupakan titik awal relativisasi etnis. Artinya, pengalaman digerus rasa kemanusiaan dan pengalaman ketidakadilan yang dilakukan penjajah, mendorong orang-orang muda pada waktu itu untuk tidak berpijak secara kaku dan rigid pada etnisitasnya. Etnisitasnya direlativisasi dan bergandengan tangan bersama, bekerja dengan nurani bening untuk membebas diri dari penjajah dan segala bentuk penjajahan serta penegasan eksistensi dirinya sebagai manusia.
Peristiwa 28 Oktober 1928 mendorong orang-orang muda untuk terus melanjutkan perjuangan membebaskan diri dari segala bentuk manipulasi manusia. Perjuangan pembebasan menjadi suatu keniscayaan. Ekplisitasi puncaknya terjadi pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dinyatakan secara terbuka kepada ruang publik baik nasional maupun internasional. Disusul lagi pemberlakuan hukum positif UUD 1945 pada 18 Agustus tahun yang sama. Indonesia sebagai negara dan bangsa resmi berdiri yang kemudian dilengkapi dengan struktur pemerintahan.
Generasi 1928 dan 1945 adalah generasi yang mengalami pencerahan budi dan nurani membuat mereka sadar untuk membentuk negara dan bangsa ini, sadar untuk merelativisasi etnisitasnya, sadar untuk menegaskan harkat dan martabat manusia-manusia Indonesia. Mereka adalah generasi yang berani melampaui tragedi kemanusiaan panjang dan melelahkan yakni penjajahan serta berusaha melampaui sentimen-sentimen etnis yang kaku dan rigid.
Mereka telah menuliskan dan menetapkan sebuah sejarah kemanusiaan yang tumbuh dari tragedi kemanusiaan. Mereka memiliki kesadaran historis yang terkandung dalam pengalaman hidup yang riil. Pengalaman tragedi kema-nusiaan dalam bentuk penjajahan yang mereka alami, merupakan pengalaman akan historisitas manusia. Generasi itu juga tahu bahwa pemahaman akan kesadaran historis penting karena ketika ada revolusi kesadaran historis maka manusia berubah dan berkembang. Oleh sebab itu bagi mereka penjajahan bagi mereka harus ditolak dan dihapuskan. Dengan demikian manusia Indonesia akan berubah dan berkembang.
Kesadaran historis berevolusi terus dan sampai pada historisitas manusia. Historisitas merupakan struktur dalam diri manusia yang menjadi bagian dari esensinya. Atau dengan bahasa lain, historisitas adalah struktur manusia yang membuat manusia manusia sungguh-sungguh menjadi manusia. Eksplisitasinya terwujud dalam komponen-komponen historisitas manusia. Albert Dondeyne (1986) menyebut tiga komponen historisitas manusia. Pertama, manusia sebagai roh yang membadan (Man as Embodied Spirit atau a Besouled Bodily Being). Artinya, manusia dapat mengeksteriorisasikan dirinya atau keluar dari dirinya. Manusia mampu menunjukkan dirinya kepada orang lain atau membuka dirinya terhadap hal-hal yang datang dari luar dirinya. Juga mampu mengaktuskan segala potensi dalam dirinya. Semua itu diwujudkan melalui tindakan-tindakan badaniah. Menjadi manusia berarti menghayati keberadaan dirinya dalam bentuk kebebasan dan tanggungjawab. Kedua, manusia tidak pernah hidup sendiri dalam dunia ini (Man’s Being is a Being-Together). Kehidupan manusia diwarnai oleh tindakan kesalingan yang menguntungkan. Saling menerima, memberi, dan mendengarkan. Kesadaran akan ketidaksendirian dalam dunia mendorongnya untuk melampau batas-batas primordialnya. Ketiga, manusia hidup dalam waktu. Artinya, manusia tidak terikat dalam waktu melainkan melampaui waktu. Pelampauan ini nyata dalam bentuk penghayatan akan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu dan masa yang akan datang dihayati dalam masa sekarang. Masa sekarang menjadi anamnesis (pengenangan dan penghadiran kembali) masa lalu sekaligus antisipasi masa yang akan datang.
Melalui tatapan historisitas Dondeyne ini kita bisa melihat historisitas Indonesia yang telah ditetapkan oleh Generasi 1928 dan Genarasi 1945. Mereka sungguh sadar bahwa setiap orang Indonesia harus bebas dari segala bentuk penindasan dan mengembangkan dirinya sehingga menjadi manusia yang utuh.
Mereka juga sadar bahwa merelativisasi etnisitas, kebenaran-kebenaran partikular dan terbuka terhadap orang lain (etnis yang lain), terbuka terhadap kebenaran-kebenaran lain yang lebih universal, merupakan keniscayaan. Dengan kaca mata Dondeyne kita juga bisa melihat bahwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan adalah peristiwa historis yang merupakan pantulan hidup orang-orang Indonesia yang menyadari bahwa tragedi kemanusiaan penjajahan merupakan momentum tepat untuk menetapkan optimisme hidup dalam kesamaan (equality), kebersamaan (togetherness), dan tanggungjawab (responsibility) pada masa sekarang dan yang akan datang.
Meskipun Generasi 1928 dan 1945 telah menetapkan dan meletakkan dasar historisitas Indonesia, kita masih tetap mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Mengapa sampai saat ini berbagai tragedi kemanusiaan masih terjadi di Indonesia? Bagaimanakan status ontologis historisitas kita sebagai orang-orang Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dari berbagai titik pandang. Saya akan menelaahnya dari titik pandang historisitas dan telaahan ini saya tempatkan sebagai jawaban.
Titik pandang historositas yang saya maksud adalah proses mengindonesia kita setelah Generasi 1945 tidak mempunyai gigi lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada faktor yang amat signifikan dalam menentukan historisitas Indonesia pascaproklamasi kemerdekaan, yakni TNI, Orde Baru, dan penulisan sejarah Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada kekeliruan besar dalam menatap dan mengerti Indonesia. TNI menerima Indonesia sebagai sebuah paket yang sudah jadi. Akibatnya institusi ini tidak melihat dan memahami lebih dalam lagi yakni isi paket. Isi paket yang dimaksud adalah bagaimana orang-orang Indonesia menghidupi keindonesiaannya. Dengan bahasa lain, semangat keindonesiaan kita sungguh-sungguh mendalam dan menjadi semangat hidup atau tidak sama sekali. Bagi TNI paket Indonesia secara yuridis formal sudah sah dan tak terbantahkan, harus diterima sebagai finalitas mutlak dan setiap orang Indonesia harus patuh pada Indonesia sebagai paket. Representasi kepatuhan itu terwujud dalam menjalankan secara rigid hukum-hukum positif negara.
Orde Baru di bawah kendali Soeharto, memahami proses mengindonesia atau menghayati semangat keindonesiaan, terwujud dalam sentralisme pemerintahan dan kehidupan berbangsa-bernegara. Pola Soeharto ini sangat dipengaruhi oleh mentalitas militeristik dalam dirinya. Sentralisme nyata dalam bentuk dinafikannya kearifan-kearifan lokal (etnis). Peradaban-peradaban (bisa dibaca: kebudayaan-kebudayaan) lokal tidak lebih daripada entitas kecil yang harus mendukung atau menentukan kebudayaan nasional. Kita bisa melihat hal ini dalam fenomena peradaban lokal yang diekspos ke luar negeri dan diberi tajuk sebagai kebudayaan Indonesia oleh kedutaan besar dan konsulat Indonesia di negara-negara lain. Padahal tidak ada kebudayaan Indonesia, yang ada adalah peradaban-peradaban lokal.
Kegagalan proses mengindonesia juga disebabkan oleh faktor penulisan sejarah dan bangsa ini. Faktor ini merupakan derivat dari pemerintahan Orde Baru. Selama Soeharto berkuasa sejarah ditulis dan ditafsirkan untuk melegitimasi kekuasaannya. Sejarah juga direduksi dalam bentuk hafalan-hafalan atas peristiwa-peristiwa masa lalu dan artefak-artefak yang ditinggalkan oleh generasi-generasi terdahulu.
Sejarah tidak bisa dipahami sebatas itu. Esensi sejarah sebenarnya melampaui aneka peristiwa dan artefak masa lalu. Sejarah adalah ziarah kemanusiaan. Dalam ziarah itu setiap orang secara personal dan komuniter menyadari keberadaannya sebagai manusia. Atau seperti yang dikatakan oleh A. Heller (1982) sejarah adalah kesadaran tentang ada kita (Conciousness of our Being is our Being). Dalam kesadaran yang demikian, person-person melihat eksistensinya dalam kebersamaan (I am if we are, and I am not if we are not). Dalam kebersamaan tersebut personalitasnya tetap diakui.
Tiga faktor (TNI, Orde Baru, Sejarah Bangsa dan Negara) dengan segala karateristiknya ini menyebabkan proses mengindonesia warga negara-bangsa lebih merupakan ketakutan dan kepatuhan naif. Warga negara-bangsa dibuat tidak bebas untuk menghayati keindonesiaannya dalam bingkai kearifan-kearifan lokal. Oleh sebab itu, geliat identitas kolektif pasca-Orde Baru yang sering tampak vulgar seperti mau merdeka (membentuk negara sendiri), membentuk provinsi, dan kabupaten sendiri sebetulnya wajar-wajar saja. Geliat itu merupakan penegasan eksistensi diri lokal yang selama ini digerus habis-habisan. Itu adalah bentuk aktualisasi historisitas manusia dalam pigura kearifan lokal. Etnis-etnis mau menulis sejarahnya sendiri, yang bukan sebagai legitimasi kekuasaan. Melainkan sejarah sebagai penegasan kesadaran mereka akan manusia bermartabat yang memiliki hak-hak dasar yang tidak bisa direduksi oleh siapa pun. Maka negara patut menanggapi hal itu dengan arif bukan dengan pola militerisitik dan kekerasan senjata.

Tulisan ini pernah dimuat di Harian Sinar Harapan 05 Juli 2003

Politik Bantuan di NTT

2007-08-24T13:12:00.000+07:00

Secara umum kondisi alam Nusa Tenggara Timur (NTT) kering dan tandus. Itu kenyataan yang tak bisa disangkal. Kondisi ini membuat pendapatan ekonomi dari sektor pertanian sulit diandalkan. Sedangkan potensi kelautan dan pariwisata belum digarap secara maksimal. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi NTT sangat lambat bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2004 mencapai 4,77 % dan tahun 2005 mencapai 3,10 persen. Pendapatan perkapita tahun 2004 mencapai Rp 2.923.409 dan tahun 2005 mencapai Rp 3.235.699. Pendapatan Domestik Regional Bruto tahun 2004 mencapai Rp 12.887.107 dan tahun 2005 mencapai Rp 14.601.790.
Kondisi alam dan ekonomi seperti itu menimbulkan bencana sosial ekonomi seperti rawan pangan, gagal panen, gizi buruk, busung lapar dan kelaparan. Belum lagi bencana lingkungan hidup seperti longsor dan organisme pengganggu tanaman (OPT). bencana sosial, ekonomi dan lingkungan hidup sudah menjadi semacam ritual rutin tahunan.
Kondisi seperti itu, lalu menempatkan NTT sebagai provinsi dengan dua atribut: “pencari bantuan” dan “ladang penerima bantuan”. Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi lambat dan pendapatan ekonomi rendah, NTT menjadi peluang bagi siapa saja khsusnya orang-orang NTT untuk “menjual” kemiskinan NTT. Bagi lembaga-lembaga bantuan baik nasional maupun asing, kemiskinan NTT layak ditanggapi. Maka, tidak kurang dan tidak jarang lembaga-lembaga sosial beramai-ramai memberi bantuan.
Tahun 2004 jumlah dana (uang) yang mengalir ke NTT sangat besar. Hasil penelitian The Institute for Ecosoc Rights 2006 menunjukkan bahwa berbagai NGO internasional baik yang berada dalam PBB maupun di luar PBB serta lembaga pemerintahan asing mengalokasi dana bantuan untuk NTT mencapai lebih dari Rp 119 miliar. Kompas 20/12/2005 menulis APBN untuk NTT sekitar 1,5 triliun. APBD NTT menyumbang Rp 442,8 miliar.
Tahun 2005 APBD NTT sekitar Rp 474,9 miliar. Dana APBN yang dialokasikan ke NTT Rp 1,77 triliun. Bantuan dari 5 lembaga PBB, 10 lembaga pemerintah asing, dan 10 NGO internasional sepanjang Januari-Juli 2005 mencapai Rp 124 miliar.
Bahkan berdasarkan data Bappeda Provinsi NTT, sejak tahun 1983 NTT sudah mendapat bantuan dari luar negeri. Tercatat lebih dari 20 lembaga internasional menyalurkan dana ke NTT dengan prioritas berbeda-beda. Sedangkan tahun 1994-2000 bantuan diprioritaskan untuk penanganan masalah air bersih dan sanitasi. Tahun 2001-2004 bantuan dikonsentrasikan untuk kegiatan pengembangan ekonomi. Tahun 2005-2006 bantuan difokuskan untuk pemberian makanan tambahan, penanganan penyakit dan kesehatan reproduksi.

Politik bantuan
Dengan alokasi dana yang begitu besar dan begitu banyaknya lembaga-lembaga donor yang membantu NTT, bisa diasumsikan bahwa seharusnya tingkat kesejahteraan hidup masyarakat NTT lebih baik. Tetapi ternyata setiap tahun masih saja terjadi berbagai bencana sosial. busung lapar, angka kematian ibu melahirkan mencapai 330/100.000 kelahiran (Kompas, 20/11 2006). TKI ilegal yang bekerja di Singapura dan Malaysia mencapai 6000 jiwa (Suara Pembaruan, 29/5/2006). Itu belum termasuk TKI legal. Menjadi TKI adalah bentuk konkrit dari usaha orang NTT agar bisa hidup.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menunjukkan tahun 2005 rumah tangga miskin mencapai 555.045 keluarga. Tahun 2006 bertambah menjadi 718.640 atau meningkat 75,45 % dari tahun sebelumnya. Berdasarkan fakta itu maka tahun 1996 NTT menempati urutan keempat dan tahun 1997 menempati urutan keenam provinsi termiskin di Indonesia. Kenyataan ini bertolak belakang dengan kenyataan banyaknya bantuan ke NTT.
Kenyataan yang terpapar di atas memunculkan pertanyaan lanjutan: Ada apa dibalik mengalirnya miliaran dana bantuan ke NTT? Inilah pertanyaan yang menggelitik kita. Pertanyaan ini juga menohok nurani kita untuk bertindak jujur terkait pengelolaan dana bantuan. Pertanyaan itu juga menggugat kesadaran kita untuk melihat lebih jelas dan terang mekanisme politik bantuan yang sedang berlangsung di NTT.
The Institute for Ecosoc Rights mencatat beberapa hal penting disoroti berbagai pihak di NTT. Pertama, kinerja NGO/lembaga/badan internasional. Selama ini belum ada mekanisme evaluasi dan monitoring tehadap kinerja, pola pendekatan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Peran ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Kedua, tumpang tindih program dan tidak meratanya wilayah kerja mengakibatkan koordinasi dan komunikasi antara lembaga donor dengan pemerintah dan lembaga lokal tidak terbangun dengan baik. Ketiga, pendekatan bantuan pun bersifat darurat (emergensi) jangka pendek, 1-2 tahun. Membantu NTT tidak bisa dalam jangka waktu itu saja. Persoalan budaya, mentalitas dan tingkat pendidikan masyarakat harus sungguh-sungguh dipertimbangkan. Masalah kurang gizi, misalnya. Masalah itu tidak saja terkait kekurangan bahan makanan bergizi tetapi terkait pemahaman dan pola hidup sehat. Itu artinya, masalah pendidikan dan budaya tidak bisa diabaikan.
Tiga catatan penting di atas memuncak pada masalah politik bantuan. Bantuan seringkali disemangati oleh semangat “proyekisme”. Bantuan berpola proyek berkaitan erat dengan jangka waktu anggaran belanja. Pola seperti itu sangat rentan terhadap korupsi. Bisa jadi atau memang, NTT adalah ladang emas bagi para koruptor dari berbagai kalangan.

“Trafficking in Women” dan Diskursus Bisnis Hasrat

2007-05-02T16:54:00.001+07:00

Kali ini, diturunkan edisi Feminisme. Prostitusi dan seksualitas manusia tidak pernah lekang oleh waktu. Ia hadir seiring hadirnya manusia di bumi. Sepanjang sejarah tema ini selalu dibicarakan dan didiskusikan. Naskah ini merupakan salah satu bentuk dari aktivitas diskusi tersebut. Untuk itu, silakan membaca dan memforward naskah ini ke rekan-rekan Anda.

“Trafficking in Women” dan Diskursus Bisnis Hasrat
• Atau tentang Reduksi Hakikat Manusia?

Alangkah baiknya bila kita mengingat kembali pengalaman duka yang dialami oleh Ni, perempuan berusia 23 tahun, warga kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ni hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP. Ia lalu direkrut oleh Hari Ray dan Dewi Mayangsari untuk dipekerjakan sebagai waitress di Rumah Makan Sangrilla , Malaysia . Selain Ni, An juga direkrut untuk bekerja pada bidang yang sama. Tak disangka, dua perempuan ini malah dijebloskan ke rumah bordil dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di rumah-rumah bordil di Malaysia (Kompas, 26/6/2004).
Duka yang dialami oleh Ni dan An adalah salah satu narasi dari sekian banyak narasi tentang pengalaman pahit yang dialami oleh perempuan yang diperdagangkan untuk dipekerjakan secara paksa sebagai pekerja seks komersial. Menurut Pusat Informasi dan Dokumentasi Sekretaris Nasional Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (SEKNAS KOPBUMI) pada tahun 2002-2003 terjadi 2568 kasus trafficking in women (pedagangan perempuan).

***

Salah satu aspek dalam diri manusia adalah hasrat. Hasrat adalah desakan, dorongan terhadap sesuatu dalam diri manusia yang disebabkan oleh gerakan metabol-metabol tubuh dan otak manusia. Trafficking in women adalah praktik perdagangan perempuan yang dilakukan orang-orang tertentu yang salah satu tujuannya untuk dipekerjakan secara paksa di rumah-rumah bordil. Praktik perdagangan itu menunjukkan secara jelas kepada kita tentang dua hasrat dalam diri manusia yakni hasrat seks dan hasrat ekonomi.
Duka yang dialami oleh Ni dan An merupakan fakta tentang trafficking in women sekaligus menunjukkan bahwa hasrat seks dan hasrat ekonomi dapat “dikawinkan”. “Perkawinan” kedua hasrat tersebut sering disebut sebagai “bisnis seks”. Dalam bisnis ini ada dua hal yang menonjol: pertama, hasrat ekonomidalam diri manusia selalu mendesak untuk dipenuhi. Salah satu cara memenuhinya adalah dengan memperjualbelikan hasrat seks. Dalam praktiknya, modus pertama yang digunakan adalah penjual melakukan pengkondisian cara berpikir konsumen tentang seks sekaligus merangsangnya. Berbagai sarana material, seperti gambar, majalah, film, website porno dsb., dipakai untuk melancarkan modus itu. Fenomena maraknya penjualan sarana material tersebut menunjukkan bahwa hasrat seks (bahkan seks) bukan hal tabu yang tidak bisa diperbincangkan secara terbuka. Seks adalah hal lumrah dan biasa.
Modus berikutnya adalah konsumen (pembeli) digiring ke realisasi cara berpikir dan pelampiasan hasrat seks yang telah dirangsang, dengan cara menyediakan perempuan-perempuan . Mereka dapat ditampung baik di tempat-tempat tertentu (rumah-rumah bordil) maupun tetap tinggal di rumahnya dan bisa dipanggil kapan saja, untuk memenuhi realisasi hasrat seks konsumen. Penjual – para agen, germo, mucikari – akan mendapat pemasukan uang dari usahanya menyediakan (menjual) para perempuan. Sedangkan para perempuan yang bertugas memenuhi realisasi hasrat seks tersebut juga mendapat uang yang akan dipakai untuk memenuhi hasrat ekonominya.
Kedua, jual-beli (bisnis) hasrat seks dapat berlangsung karena ada orang-orang yang hendak memenuhi hasrat seksnya. Dengan kata lain, ada permintaan konsumen dan kemudian ditanggapi oleh penjual atau penyedia jasa dengan cara menyediakan perempuan. Yang mempunyai motif ekonomi di sini adalah para penjual – para agen, germo, mucikari – dan para pemuas hasrat seks (perempuan). Sarana material yang telah disinggung di atas juga dapat menjadi sarana realisasi hasrat seks para konsumen dengan cara permainan imajinasi tindakan seks. Bagi para penjualnya, menjual sarana itu adalah untuk realisasi hasrat ekonomi.

***
Diskursus tentang bisnis hasrat menyinggung pula aspek lain dalam diri manusia yakni “memperoleh kepenuhan” dari tindakan pemenuhan hasrat-hasrat. Makna dalam frase “memperoleh kepenuhan” adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk memenuhi hasrat-hasrat merupakan tindakan yang berbasis pada kehendak (will) atau pilihan yang diputuskan/diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan hati nurani. Bila demikian, maka pertanyaannya adalah: apakah para perempuan tidak memperoleh kepenuhan dari hasrat seks dalam dirinya? Apakah semata-mata hasrat ekonomi yang dipenuhi dengan mengabaikan pemenuhan hasrat seks meskipun pada kesempatan yang sama mereka bisa memenuhi kedua hasrat itu? Pada titik inilah, problem yang muncul adalah “kehendak” (will), “desakan”, “dorongan” dan “keterpaksaan” . Bagi pembeli (pencari kepuasan hasrat seks) “kehendak” (will) tidak berlaku. Yang ada adalah mencari dan memenuhi desakan dan dorongan hasrat seksnya. Langkah yang diambil adalah melampiaskan hasrat seks dengan perempuan di rumah bordil atau perempuan yang bias dipanggil untuk itu dan membayarnya dengan uang. Sedangkan bagi perempuan karena “terdesak” oleh hasrat ekonomi yang harus dipenuhi maka “terpaksa” melakukan tindakan dengan langkah memuaskan hasrat seks para pembeli dan mendapat uang sebagai pemenuhan hasrat ekonomi.
Lalu di mana “kehendak” (will) menempati tempatnya? “Kehendak” diabaikan karena ia mengandaikan adanya rasionalitas dan hati nurani. “Kehendak” (will) merupakan problem moral yang pada praksisnya menempatkan manusia sebagai tujuan bukan sarana. Dalam bingkai trafficking in women dan bisnis hasrat di atas problem moral yang terjadi adalah manusia dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni pemuasan hasrat ekonomi dan hasrat seks. Padahal, secara moral manusia (setiap orang) adalah tujuan, seperti yang diujarkan oleh filsuf besar dalam bidang moral Immanuel Kant (1724-1804), “Bertindaklah sedemikian sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan entah dalam dirimu sendiri atau orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana” (Foundations of the Metaphysics of Morals, 1785, 53). Jelaslah bahwa manusia tidak pernah boleh “digunakan” sebagai sarana untuk mencapai tujuan (James Rachels, Filsafat Moral, 2004, 235).
Tindakan realisasi hasrat seks oleh pencari kepuasan seks dengan cara meniduri perempuan di rumah-rumah bordil atau yang bisa dipanggil untuk hal itu merupakan tindakan mereduksi dimensi seksual manusia menjadi semata-mata seks. Dimensi seksual (seksualitas) bertautan erat dengan keseluruhan diri manusia. Hasrat seks merupakan bagian kecil dan inheren dari seksualitas manusia. Oleh karena itu, realisasi hasrat seks menjadi lebih beradab bila bergerak pada aras motif memperdalam relasi interpersonal suami-istri, motif prokreasi dan motif memperdalam relasi intersubjek. Para aras ini “kehendak” (will) menempati peran dan tempat sentral.
Reduksi juga terjadi aras pemenuhan hasrat ekonomi. Hasrat itu menjadi banal manakala hasrat itu direalisasikan dengan tujuan pada dirinya sendiri, menumpuk kekayaan, dan mengikuti trend zaman yang menempatkan manusia berdasarkan barang material yang dimilikinya dan yang melekat pada tubuhnya. Memprostitusikan diri, memperdagangkan perempuan dengan motif realisasi hasrat ekonomi pada dirinya sendiri merupakan pengkhianatan terhadap dimensi ekonomi yang sebetulnya dalam pemenuhannya dimotifasi oleh upaya-upaya ekonomi untuk “mengevolusikan diri manusia” sebagai makhluk multidimensional (Teilhard de Chardin, Semesta Manusia, 2004).
Hasrat ekonomi merupakan bagian kecil dan inheren dari dimensi ekonomi manusia. Oleh sebab itu, realisasinya akan menjadi lebih beradab bila bergerak pada aras dimensi ekonomi manusia yang dalam pemenuhannya menempatkan martabat manusia sebagai tujuan utama. Dalam tujuan itu, manusia mengevolusikan dirinya, artinya manusia melakukan humanisasi diri manusia.

***

Pekerjaan besar bagi kita semua untuk menyelamatkan manusia dari kepungan “kultur kematian” (meminjam istilah Yohanes Paulus II) seperti trafficking in women dan bisnis hasrat. Kita juga mempunyai pekerjaan besar untuk mengembalikan manusia pada hakikat dirinya sebagai makhluk multidimensional. Langkah elegan untuk pekerjaan itu adalah pembentukan cara berpikir dan perilaku hidup sehar-hari.
Untuk mewujudkan hal itu, pendidikan humaniora menjadi penting dan mendesak yang pelaksanaannya dimulai dari diri sendiri, keluarga, pendidikan formal, pendidikan alternatif, pendidikan cultural di ruang publik (media massa, komunitas kebudayaan, komunitas musik, komunitas olah raga, dsb.). Pendidikan humaniora di berbagai lini tersebut akan membuat masyarakat menjadi educated (terdidik), civilized (beradab) dan kritis terhadap semua bentuk dehumanisasi.

EDISI SASTRA

2007-04-10T22:08:00.001+07:00

Untuk Edisi Sastra kali ini, dipublikasikan sajak-sajak tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sajak-sajak ini terinspirasi dari perjalanan saya ke Lhok Nga, Peukan Bada dan Ulee Kareng pada akhir tahun 2006. Perjalanan saya ke tiga tempat itu dalam rangka kerja kemanusiaan.

Cemara Rindu di Pantai Lhok NgaSajak-sajak Harapan dan Cinta

Mata-mata Belia
- buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Lhok Nga –

mata-mata belia:
menumbuk laut
menikam pasir
menantang angin
gemetar
mendesah berat
geram
gelegarkan dada menusuk sukma
amuk gelombang raksasa
damparkan mata-mata belia
sesaki ruang-ruang sempit pengap
peluk lelah rangkul sedih
gendong duka sayat luka

waktu telah usai
mata-mata belia:
rajut suka hapus pedih
jahit luka sembuhkan duka

waktu sudah datang

mata-mata belia:
peluk bukit gendong ngarai
rangkul lembah cium pantai

waktu telah bersama mereka

mata-mata belia:
ajak laut
pasir
angin
berdendang di rimbun cemara
menari di punggung bebukitan
mencipak air di sungai

waktu dalam mereka

mata-mata belia:
kawinkan laut dan darat
sandingkan lembah dan palung
rekatkan pasir dan lumpur sawah

mereka adalah waktu

mata-mata belia:
rangkai bunga-bunga liar
sematkan pada rambut
berdendang riang
menari riang di pematang pantai
bermusik suara kaki sapi beradu jalan berbatu kerikil

waktu adalah mereka

mata-mata belia:
ulas senyum di pelataran laut
ukir mimpi di kaki langit
pahat gembir di punggung bebukitan
kirim harapan lewat angin
kepada tebing
ngarai
pantai

mata-mata belia:
pemilik waktu
pemilik hidup
penantang cemas
penakluk maut
obor malam kelam

mata-mata belia:
mata-mata kehidupan

Lhok Nga – Peukan Bada, 7 September 2006

Puspa Pantai Lhok Nga
- buat seorang siswi SMAN 1 Lhok Nga Kelas 2 IPS 1 -

pada pelataran bumi bekas petaka
engkau tumbuh
aromamu aroma angin bebukitan
kelopakmu kelopak mata bayi
mekarmu mekar gadis belia

kupetik dikau
engkau hanya memadang teduh
kudendangkan syair ini untukmu
engkau hanya persembahkan senyum

kutulis puisi rindu untukmu
engkau hanya hadir dalam aroma perkawinan angin bebukitan dengan angin pantai
hadirmu hadirkan harapan

kutanam dirimu pada tanah palung hatiku
engkau semakin jauh
jauhmu jauhkan resah

pengecutkah aku?
penakutkah aku?
pecundangkah aku?

biarlah kita kuburkan semua ini
bersama petaka yang telah usai

biarlah semuanya menjadi hidup
dalam hidupmu
dalam hidupku

Lhok Nga – Peukan Bada, 8 September 2006

Pelabuhan Hati
- untuk para guru di SMAN 1 Lhok Nga dan SMAN 1 Peukan Bada -

tuturmu
sesejuk hujan musim kemarau
relamu
setajam jarum-jarum air
abdimu
selaksa butir-butir hujan
sapamu
selembut lumpur debu tanah
semangatmu
seindah teratai di air pekat

berkawan resah karena dompetmu menipis
engkau tegak ceritakan cerita cerah
untuk anak-anak korban petaka
berteman risau karena usiamu beranjak senja
engkau tuturkan kata bijaksana
untuk anak-anak korban kekerasan
berteman lelah karena pengorbananmu yang tak padam
engkau lambungkan bahasa damai untuk anak-anak penghuni barak
bersetubuh desah lirih kalbu yang luka karena jasamu menguap lenyap
engkau kidungkan lagu gembira
untuk anak-anak petani miskin
berbekal doa pada ilahi
engkau lantunkan syair kudus
untuk anak-anak nelayan melarat

engkau
pintu gerbang bagi anak-anak
tuk kayuh sampan ke tengah samudra harapan hidup
tuk kayuh biduk ke tengah lautan cita-cita

engkau
pelabuhan hati bagi anak-anak
tambatkan tali sampan kelelahan
tempat sauh biduk kerinduan dibuang

dari otakmu
terpancar puisi-puisi pencerahan
dari mulutmu
mengalir air petuah dan nasihat
dengan tanganmu
engkau mengurai kata-kata sejuk
engkau merangkai bahasa bening
dari suaramu
mengalun nyanyian laut biru
kidung pelangi rindu
mazmur embun bening
dari matamu
cahaya emas memendar
cahaya biru meleleh
cahaya jingga meretas

engkau bongkar kebekuan dengan cinta
kekakuan dengan kasih
kekerasan dengan kelembutan
kebodohan dengan ketulusan

engkau adalah engkau
engkau pelabuhan hati anak-anak

Ulee Kareng, 11 September 2006

Cemara Rindu di Pantai Lhok Nga

- sua puteri belia berjilbab putih -

kemarin sore engkau datang
membawa segenggam pasir putih
engkau tebarkan pada tapak-tapak kaki
di atas pasir itu
engkau menari
engkau menyanyi
engkau nyanyikan lagu cinta tanpa CINTA

sore ini engkau datang
membawa setangkai cemara
engkau sematkan pada celah jilbabmu nan putih
di atas pasir itu
engkau menari lagi
engkau menyanyi lagi
engkau nyanyikan lagu cinta dengan penuh RINDU

besok sore
saat matahari setubuhi kaki langit Lhok Nga
aku menunggumu di atas tapak-tapak pasir ini
engkau datang
menjumpaiku
kita menari bersama
kita menyanyi berdua
nyanyi merdu butir-butir pasir
tari gemulai daun-daun cemara

dan pada celah jilbapmu nan putih
aku sematkan CEMARA RINDU penuh CINTA
kita terbang lenyap bersayap CEMARA RINDU penuh CINTA
ke kaki langit Lhok Nga
kita kepakkan sayap-sayap

Lhok Nga-Peukan Bada-Ulee Kareng 11 September 2006

EDISI SASTRA

2007-04-10T22:08:00.000+07:00

Untuk Edisi Sastra kali ini, dipublikasikan sajak-sajak tentang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sajak-sajak ini terinspirasi dari perjalanan saya ke Lhok Nga, Peukan Bada dan Ulee Kareng pada akhir tahun 2006. Perjalanan saya ke tiga tempat itu dalam rangka kerja kemanusiaan.

Cemara Rindu di Pantai Lhok Nga
Sajak-sajak Harapan dan Cinta

Mata-mata Belia

- buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Lhok Nga –

mata-mata belia:
menumbuk laut
menikam pasir
menantang angin
gemetar
mendesah berat
geram
gelegarkan dada menusuk sukma
amuk gelombang raksasa
damparkan mata-mata belia
sesaki ruang-ruang sempit pengap
peluk lelah rangkul sedih
gendong duka sayat luka

waktu telah usai
mata-mata belia:
rajut suka hapus pedih
jahit luka sembuhkan duka

waktu sudah datang

mata-mata belia:
peluk bukit gendong ngarai
rangkul lembah cium pantai

waktu telah bersama mereka

mata-mata belia:
ajak laut
pasir
angin
berdendang di rimbun cemara
menari di punggung bebukitan
mencipak air di sungai

waktu dalam mereka

mata-mata belia:
kawinkan laut dan darat
sandingkan lembah dan palung
rekatkan pasir dan lumpur sawah

mereka adalah waktu

mata-mata belia:
rangkai bunga-bunga liar
sematkan pada rambut
berdendang riang
menari riang di pematang pantai
bermusik suara kaki sapi beradu jalan berbatu kerikil

waktu adalah mereka

mata-mata belia:
ulas senyum di pelataran laut
ukir mimpi di kaki langit
pahat gembir di punggung bebukitan
kirim harapan lewat angin
kepada tebing
ngarai
pantai

mata-mata belia:
pemilik waktu
pemilik hidup
penantang cemas
penakluk maut
obor malam kelam

mata-mata belia:
mata-mata kehidupan

Lhok Nga – Peukan Bada, 7 September 2006

Puspa Pantai Lhok Nga

- buat seorang siswi SMAN 1 Lhok Nga Kelas 2 IPS 1 -

pada pelataran bumi bekas petaka
engkau tumbuh
aromamu aroma angin bebukitan
kelopakmu kelopak mata bayi
mekarmu mekar gadis belia

kupetik dikau
engkau hanya memadang teduh
kudendangkan syair ini untukmu
engkau hanya persembahkan senyum

kutulis puisi rindu untukmu
engkau hanya hadir dalam aroma perkawinan angin bebukitan dengan angin pantai
hadirmu hadirkan harapan

kutanam dirimu pada tanah palung hatiku
engkau semakin jauh
jauhmu jauhkan resah

pengecutkah aku?
penakutkah aku?
pecundangkah aku?

biarlah kita kuburkan semua ini
bersama petaka yang telah usai

biarlah semuanya menjadi hidup
dalam hidupmu
dalam hidupku

Lhok Nga – Peukan Bada, 8 September 2006

Pelabuhan Hati

- untuk para guru di SMAN 1 Lhok Nga dan SMAN 1 Peukan Bada -

tuturmu
sesejuk hujan musim kemarau
relamu
setajam jarum-jarum air
abdimu
selaksa butir-butir hujan
sapamu
selembut lumpur debu tanah
semangatmu
seindah teratai di air pekat

berkawan resah karena dompetmu menipis
engkau tegak ceritakan cerita cerah
untuk anak-anak korban petaka
berteman risau karena usiamu beranjak senja
engkau tuturkan kata bijaksana
untuk anak-anak korban kekerasan
berteman lelah karena pengorbananmu yang tak padam
engkau lambungkan bahasa damai untuk anak-anak penghuni barak
bersetubuh desah lirih kalbu yang luka karena jasamu menguap lenyap
engkau kidungkan lagu gembira
untuk anak-anak petani miskin
berbekal doa pada ilahi
engkau lantunkan syair kudus
untuk anak-anak nelayan melarat

engkau
pintu gerbang bagi anak-anak
tuk kayuh sampan ke tengah samudra harapan hidup
tuk kayuh biduk ke tengah lautan cita-cita

engkau
pelabuhan hati bagi anak-anak
tambatkan tali sampan kelelahan
tempat sauh biduk kerinduan dibuang

dari otakmu
terpancar puisi-puisi pencerahan
dari mulutmu
mengalir air petuah dan nasihat
dengan tanganmu
engkau mengurai kata-kata sejuk
engkau merangkai bahasa bening
dari suaramu
mengalun nyanyian laut biru
kidung pelangi rindu
mazmur embun bening
dari matamu
cahaya emas memendar
cahaya biru meleleh
cahaya jingga meretas

engkau bongkar kebekuan dengan cinta
kekakuan dengan kasih
kekerasan dengan kelembutan
kebodohan dengan ketulusan

engkau adalah engkau
engkau pelabuhan hati anak-anak

Ulee Kareng, 11 September 2006

Cemara Rindu di Pantai Lhok Nga

- sua puteri belia berjilbab putih -

kemarin sore engkau datang
membawa segenggam pasir putih
engkau tebarkan pada tapak-tapak kaki
di atas pasir itu
engkau menari
engkau menyanyi
engkau nyanyikan lagu cinta tanpa CINTA

sore ini engkau datang
membawa setangkai cemara
engkau sematkan pada celah jilbabmu nan putih
di atas pasir itu
engkau menari lagi
engkau menyanyi lagi
engkau nyanyikan lagu cinta dengan penuh RINDU

besok sore
saat matahari setubuhi kaki langit Lhok Nga
aku menunggumu di atas tapak-tapak pasir ini
engkau datang
menjumpaiku
kita menari bersama
kita menyanyi berdua
nyanyi merdu butir-butir pasir
tari gemulai daun-daun cemara

dan pada celah jilbapmu nan putih
aku sematkan CEMARA RINDU penuh CINTA
kita terbang lenyap bersayap CEMARA RINDU penuh CINTA
ke kaki langit Lhok Nga
kita kepakkan sayap-sayap

Lhok Nga-Peukan Bada-Ulee Kareng 11 September 2006

Celah Langit 2

2007-03-31T22:58:00.000+07:00

Judul Foto: Celah Langit 2
Fotografer: Alexander Aur Apelaby
Bandung 2006

Celah Langit

2007-03-31T22:50:00.000+07:00

Judul Foto: Celah Langit
Bandung 2006

Langkah Waktu

2007-03-31T22:36:00.000+07:00

ribuan waktu
sekeping cinta
pada pendakian waktu ini
kita pernah menari bersama
di tengah pendar-pendar cahaya

lupakan sakit di tikungan waktu
balutlah rindu di sudut hati
biarkan burung camar mengais suara
dalam senyap jiwa
kita langkah dalam waktu

pondok labu, maret 2007

Blog Kehidupan

2007-03-31T21:39:00.000+07:00

"Batas Pinggir" bukanlah sebuah batas dalam arti sesungguhnya. "Batas Pinggir" hanyalah sebuah bentuk penegasan bahwa dalam hidup ini kita perlu batas-batas. Itu bukan bermaksud membatasi melainkan menegaskan bahwa pada batas itu kita dapat memaknai hari kemarin, melihat hari ini dan merancang hari esoh. Dengan kata lain, kemarin adalah sejarah, hari ini adalah kenyataan dan esok adalah misteri. Dengan menghayati ini, kiranya kita dapat lebih bijaksana dalam hidup ini.

Semoga berbagai tulisan, gambar dan foto dalam blog "Batas Pinggir" menjadi sumber inspirasi bagi para pembaca semuanya.